Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TIGA lembaga masyarakat melaporkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran pemilu. Ketiga lembaga masyarakat itu adalah Kata Rakyat, Lingkar Madani (Lima) Indonesia, dan Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP).
Baca juga: Denny Indrayana Isyaratkan Mardani Maming Bakal Mangkir Lagi
Ketiganya mendesak agar Bawaslu segera memeriksa menteri yang akrab disapa Zulhas itu terkait dugaan adanya pelanggaran kampanye.
Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menyebut dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal ini melanggar pasal 276 Ayat 2 dan pasal 492 UU No 7 Tahun 2017 serta adanya dugaan pelanggaran pasal 280 Ayat 1, dan Pasal 281 ayat 1 kampanye menggunakan fasilitas negara dan kampanye mengunakan fasilitas jabatannya.
"Kami mendorong Bawaslu agar tidak absen disaat tahapan pemilu sudah mulai, Bawaslu perlu hadir ditengah kegelisahaan rakyat, jangan berada diatas menaragading," tegas Alwan, di Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/7).
Memang, kata Alwan, saat ini secara formal belum masuk tahapan kampanye, sehingga belum dapat ditetapkan peserta pemilu.
Oleh karena itu, kata Alwan, seluruh aktivitas parpol belum dapat diasumsikan tidak melanggar tahapan pemilu.
Maka, Alwan meminta Bawaslu melakukan terobosan penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelaku politik yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan suara. Termasuk di dalamnya menggunakan politik uang untuk memikat dan mengikat pemilih, jauh sebelum tahapan formalnya dilaksanakan.
"Bahwa politik uang merupakan salah satu kejahatan besar pemilu," tegasnya.
Sebelumnya, tiga lembaga masyarakat melaporkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran pemilu, pada Selasa (19/7). Ketiga lembaga masyarakat itu adalah Kata Rakyat, Lingkar Madani (Lima) Indonesia, dan Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP).
Pendiri Lima Indonesia Ray Rangkuti mengemukakan pihaknya melaporkan menteri yang akrab disapa Zulhas itu karena dianggap melakukan dua pelanggaran kampanye. Yang pertama, terkait kampanye pembagian minyak goreng. Pasalnya, secara tidak langsung kegiatan tersebut melahirkan dugaan terkait adanya politik uang.
"Agendanya ya pelaporan atas dugaan kampanye minyak goreng," papar Ray, Selasa (19/7).
Terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan acara pembagian minyak goreng yang dimanfaatkan untuk mengampanyekan putrinya merupakan acara Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam kesempatan itu, dia tidak membantah mengampanyekan putrinya yang akan maju dari pemilihan kepala daerah 2024.
"Itu hari Sabtu, hari libur, acaranya PAN, minyak goreng punya dan yang beli PAN. Maka acaranya namanya PANsar murah. Dan yang beli kader-kader dan simpatisan PAN," jelasnya. (OL-6)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pelepasan ekspor produk dekorasi dari salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
Kegiatan yang diinisiasi Kemendag bersama Kadin ini menghadirkan peragaan busana, gelar wicara, pameran dagang, business matching, dan lainnya.
Ini tragedi kemanusiaan. Pukulan telak untuk kita semua. Hari yang kelam dalam sejarah olahraga Indonesia.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memastikan partainya tetap mendukung Dedi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat.
Ia meminta semua pihak menghormati keputusan Gubernur Anies soal masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved