Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SECARA prosedural dan kesempatan, demokrasi Indonesia mengalami kemajuan pesat. Namun, tantangan demokrasi masa kini ialah pemerataan ekonomi.
Pegiat HAM dan kebinekaan Amirudin Al-Rahab menilai demokrasi ekonomi belum menjadi komitmen dan sikap elite politik.
Menurutnya, penting bagi para calon pemimpin memahami masalah aktual Indonesia.
"Sehingga publik tahu dan tidak dibiarkan dalam ruang kosong memilih pemimpin," ujar Amiruddin dalam forum diskusi dan peluncuran buku “Mata Air Indonesia Maju: Kumpulan Gagasan Untuk Cak Imin” yang digelar Rumah Politik Kesejahteraan (RPK), di Tangerang, Rabu (6/7).
Amir menyebut sejumlah persoalan yang disampaikan para pakar dan ahli Indonesia yang dititipkan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melalui buku tersebut termasuk lengkap dan menilik hampir semua tantangan demokrasi Indonesia dari masalah agraria sampai HAM.
“Saya mengapresiasi kesediaan Cak Imin membuka diri pada kumpulan gagasan terkait masalah-masalah ekonomi dan kebangsaan Indonesia. Masalah mendasar kesejahteraan yang dititipkan kepada beliau cukup untuk menjadi bekal memimpin,” terangnya.
Sebab, menurut anggota Komnas HAM, demokrasi Indonesia mengalami krisis gagasan dari para calon pemimpin. Publik dinilainya menjadi ragu dan pada dasarnya tidak punya pilihan. Karena publik tidak tahu calon pemimpin memiliki gagasan atau tidak.
"Masyarakat kebingungan untuk tahu calon pemimpin mereka punya gagasan dan mau mengatasi masalah sosial ekonomi yang mana," ujar Amir.
Sehingga, menurut Amir, Buku “Mata Air Indonesia Maju” diharapkan bisa menginspirasi elite politik lain. “Saya berharap buku ini dibaca juga oleh sesama elite. Karena buku ini berisi masalah-masalah Indonesia lengkap. Jadi bisa menginspirasi kerja kesejahteraan yang dibutuhkan masyarakat dari elitenya,” kata Amir.
Adapun aktivis HAM Binny Buchori menilai, muncul kesalahpahaman yang rancu bahwa demokrasi memicu situasi intoleran.
Menurut Binny, yang dibutuhkan demokrasi Indonesia ialah ruang publik yang sehat karena elite politik mau aktif melakukan literasi politik kebinekaan dan toleran. “Kalau intoleransi dan sikap konflik buat saya itu lebih dampak disrupsi kemajuan teknologi informasi,” ujarnya
Ia menilai Cak Imin sosok yang tidak punya dilema dan masalah terkait hal tersebut. Ia berharap Cak Imin memikirkan kemajuan teknologi informasi yang mampu mengatasi disrupsi teknologi atas proses demokrasi.
Senada dengan Binny Buckhori, aktivis dari Perekat Demokrasi Tenggerang (PDT) Choirul Huda menilai Cak Imin sosok yang merepresentasikan penuh sikap moderat khas Nahdlatul Ulama (NU)
“Kapasitasnya membangun hubungan lintas keyakinan dan menjaga kebinekaan menjadi contoh bagi tiga belas juta lebih kader PKB dan pendukung loyalnya. Kalau masalah sosial ekonomi yang dititipkan para ahli dalam buku ini bisa dipikirkan dan komitmen Cak Imin nyata, saya kira ia layak menjadi calon pemimpin Indonesia,” pungkas Choirul. (OL-8)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Istri Thomas Lembong, Franciska Wihardja Mengadu ke Komnas HAM
Isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan.
Akmal menjelaskan penggunaan gas air mata oleh kepolisian dalam penanganan suporter melanggar regulasi FIFA yang tertuang dalam pasal 19 menyoal Stadium Safety and Security Regulations.
Komnas HAM menyebutkan bahwa botol-botol temuan polisi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur bukanlah miras.
Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan pemanggilan dan diskusi langsung bersama Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) di Kantor Komnas HAM, Senin (17/10).
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan PSTI, komisioner Komnas HAM Chairul Anam mengungkap adanya indikasi biaya korban luka tragedi Kanjuruhan telah diberhentikan oleh Pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved