Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SECARA prosedural dan kesempatan, demokrasi Indonesia mengalami kemajuan pesat. Namun, tantangan demokrasi masa kini ialah pemerataan ekonomi.
Pegiat HAM dan kebinekaan Amirudin Al-Rahab menilai demokrasi ekonomi belum menjadi komitmen dan sikap elite politik.
Menurutnya, penting bagi para calon pemimpin memahami masalah aktual Indonesia.
"Sehingga publik tahu dan tidak dibiarkan dalam ruang kosong memilih pemimpin," ujar Amiruddin dalam forum diskusi dan peluncuran buku “Mata Air Indonesia Maju: Kumpulan Gagasan Untuk Cak Imin” yang digelar Rumah Politik Kesejahteraan (RPK), di Tangerang, Rabu (6/7).
Amir menyebut sejumlah persoalan yang disampaikan para pakar dan ahli Indonesia yang dititipkan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melalui buku tersebut termasuk lengkap dan menilik hampir semua tantangan demokrasi Indonesia dari masalah agraria sampai HAM.
“Saya mengapresiasi kesediaan Cak Imin membuka diri pada kumpulan gagasan terkait masalah-masalah ekonomi dan kebangsaan Indonesia. Masalah mendasar kesejahteraan yang dititipkan kepada beliau cukup untuk menjadi bekal memimpin,” terangnya.
Sebab, menurut anggota Komnas HAM, demokrasi Indonesia mengalami krisis gagasan dari para calon pemimpin. Publik dinilainya menjadi ragu dan pada dasarnya tidak punya pilihan. Karena publik tidak tahu calon pemimpin memiliki gagasan atau tidak.
"Masyarakat kebingungan untuk tahu calon pemimpin mereka punya gagasan dan mau mengatasi masalah sosial ekonomi yang mana," ujar Amir.
Sehingga, menurut Amir, Buku “Mata Air Indonesia Maju” diharapkan bisa menginspirasi elite politik lain. “Saya berharap buku ini dibaca juga oleh sesama elite. Karena buku ini berisi masalah-masalah Indonesia lengkap. Jadi bisa menginspirasi kerja kesejahteraan yang dibutuhkan masyarakat dari elitenya,” kata Amir.
Adapun aktivis HAM Binny Buchori menilai, muncul kesalahpahaman yang rancu bahwa demokrasi memicu situasi intoleran.
Menurut Binny, yang dibutuhkan demokrasi Indonesia ialah ruang publik yang sehat karena elite politik mau aktif melakukan literasi politik kebinekaan dan toleran. “Kalau intoleransi dan sikap konflik buat saya itu lebih dampak disrupsi kemajuan teknologi informasi,” ujarnya
Ia menilai Cak Imin sosok yang tidak punya dilema dan masalah terkait hal tersebut. Ia berharap Cak Imin memikirkan kemajuan teknologi informasi yang mampu mengatasi disrupsi teknologi atas proses demokrasi.
Senada dengan Binny Buckhori, aktivis dari Perekat Demokrasi Tenggerang (PDT) Choirul Huda menilai Cak Imin sosok yang merepresentasikan penuh sikap moderat khas Nahdlatul Ulama (NU)
“Kapasitasnya membangun hubungan lintas keyakinan dan menjaga kebinekaan menjadi contoh bagi tiga belas juta lebih kader PKB dan pendukung loyalnya. Kalau masalah sosial ekonomi yang dititipkan para ahli dalam buku ini bisa dipikirkan dan komitmen Cak Imin nyata, saya kira ia layak menjadi calon pemimpin Indonesia,” pungkas Choirul. (OL-8)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Penilaian ini, lanjut menag, menjadi kesempatan strategis untuk menelaah kebijakan pendidikan di lingkungan Kemenag.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
Komnas HAM menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Seringkali kebijakan pemerintah atau proyek pembangunan tidak mempertimbangkan hak-hak tradisional dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved