Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PIMPINAN MPR RI berkunjung ke DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi antara Partai Nasdem dan MPR RI, utamanya jelang kontestasi pemilu 2024.
Dalam pertemuan ini kedua pihak sepakat untuk bersama-sama mewujudkan pemilu 2024 yang lebih berkualitas. Partai Nasdem dan MPR RI ingin pesta demokrasi nanti bisa mengedepankan kepentingan dan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok.
"Kita sepakat konsolidasi seluruh elemen masyarakat yang mengarah pada membangun kesadaran bersama bahwa pemilu 2024 akan jauh lebih memberikan nilai kualitas dan mementingkan persatuan anak bangsa di atas kepentingan para calonnya masing-masing," ungkap Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Jumat (1/7).
Hal ini pun direspon positif oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo. Ia menyebut ada diskusi terkait posisi MPR dalam parlemen bisa mengambil bagian dalam proses demokrasi politik di Indonesia.
"Pertemuan ini salah satunya bisa mencari solusi permasalahan bangsa terutama ketatanegaraan dan konstitusi dengan melibatkan MPR," tutur pria yang akrab disapa BamSoet ini.
Baca juga: MPR Berharap Kembalikan Marwah Menjadi Lembaga Tertinggi Negara
Menurut Bamsoet, Surya Paloh mengusulkan agar MPR mengundang calon presiden (capres) yang maju di Pilpres 2024 untuk menyampaikan visi dan misinya serta wawasan kebangsaan di hadapan anggota MPR.
"Kita akan memiliki calon-calon presiden. Bang Surya tadi bilang ada baiknya saya dan teman-teman di parlemen mengundang capres-capres untuk menyampaikan visi misi di depan MPR," imbuhnya.
Atas saran tersebut, ia selaku pimpinan akan mempertimbangkan gagasan tersebut untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan UUD 1945.
"Kita akan mengkaji kembali UUD kita agar tujuan kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan apa yang menjadi semangat hasrat dan keinginan pendiri bangsa," katanya.
Dalam kunjungan ke DPP Partai Nasdem itu, Bamsoet didampingi Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, dan Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat.
Pimpinan MPR tidak hanya menyambangi Partai Nasdem saja, melainkan seluruh partai politik akan didatangi. Sebelumnya, mereka terlebih dahulu mengunjungi PPP pada pagi hari tadi. (A-2)
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved