Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
POLITIKUS Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan solidnya barisan koalisi Partai Golkar, PAN dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menjadi sinyal kuat bahwa siklus kepemimpinan nasional pada Pilpres 2024 akan menempatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Presiden RI.
Saat ini, kata Lamhot Sinaga, KIB sedang fokus membuat platform dan visi misi untuk calon yang akan diusung pada Pilpres 2024. Meski demikian, Partai Golkar sudah bulat mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
"Sambil nanti secara paralel juga kita kan bermusyawarah siapa pasangan presiden dan wakil presiden yang akan kita usung. Kalau dari Partai Golkar berdasarkan hasil Munas sudah bulat mendukung Pak Airlangga sebagai capres," kata Lamhot Sinaga dalam acara Diskusi Titik Temu bertajuk "Reshuffle Antara Kerja Kabinet dan Koalisi 2024" di Jakarta, Sabtu (18/6).
“KIB pada saatnya akan memutuskan pasangan yang akan diusung. Yang pasti, dalam siklus kepemimpinan nasional, Pemilu 2024 merupakan momentum kemenangan bagi Golkar dan KIB,” lanjutnya.
Baca juga: Airlangga Apresiasi Kehadiran Projo di Silaturahim Nasional KIB
Bahkan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Lamhot menilai tidak menutup kemungkinan akan masuknya partai politik lain masuk dalam KIB.
“Kita tidak menutup kemungkinan juga nanti ada partai politik akan bersatu di KIB,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, di tempat yang sama, politikus Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan partainya memiliki peluang untuk bergabung dengan KIB,
Apalagi Partai Demokrat, kata Hinca, masih terus melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya.
“Partai Demokrat masih berkomunikasi dengan semua partai politik termasuk dengan partai-partai yang ada di KIB,” ujarnya.
Hinca menyebutkan partai politik sebagai pilar demokrasi, maka bagi tokoh-tokoh yang ingin nyapres hendaknya bisa bergabung di partai politik yang ada.
“Saya tidak bicara nama partainya, setidaknya kalau mau nyapres masuk dan bergabunglah dengan partai itu,” tegasnya.
Sementara pengamat politik, Ray Rangkuti memprediksi pada pilpres 2024 nanti akan diikuti oleh kader-kader partai politik.
“Nanti kelihatannya pada Pilpres 2024 akan banyak calon dari kader partai politik, karena masing-masing sudah mengantongi tiket,” katanya.
Sebab partai politik, kata Ray Rangkuti, memiliki kepentingan untuk menempatkan kadernya bisa maju dalam kontestasi pilpres mendatang.
“Tentu parpol akan mendahulukan kadernya untuk bisa maju dalam pilpres,” tutupnya. (RO/OL-09)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved