Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
JOKO Widodo dan PDIP merupakan paduan yang saling membutuhkan. Jokowi, sapaan akrabnya, dinilai membutuhkan dukungan PDIP di parlemen sebagai partai dengan perolehan suara terbesar.
Sementara itu, PDIP juga butuh Jokowi, karena porsi pemilih loyalnya yang masih besar. "Kedua tokoh ini sebenarnya saling membutuhkan," ujar peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSI) Arya Fernandes, Minggu (12/6).
"Banyak kebijakan strategis pemerintah mendapatkan dukungan PDIP, seperti Omnibus Law. Sedangkan PDIP juga butuh Jokowi, karena porsi pemilih loyal jokowi yang masih besar. Jadi keduanya saling ketergantungan," imbuhnya.
Baca juga: Prabowo-Puan Teratas, Soliditas PDIP jadi Kunci
Menurutnya, peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat sentral. Sehingga, tidak mudah bagi Jokowi untuk turut menentukan calon presiden yang diusung partainya.
"Ada pengaruh Jokowi dalam memengaruhi kandidasi di internal PDIP, tapi porsi terbesarnya ada di tangan Megawati. Pengaruh tokoh lain hanya menjadi pertimbangan, hak prerogatifnya ada di Megawati," pungkas Arya.
Dia menilai pertemuan Megawati dan Jokowi beberapa waktu lalu akan mengarah pada titik deal politik jelang Pemilu 2024. "Pada satu titik keduanya akan membuat deal politik," sambung dia.
Arya juga menyoroti sikap Jokowi yang diprediksi mendukung salah satu calon presiden di Pemilu 2024. Sikap tersebut menunjukan posisinya sebagai salah satu king maker.
Baca juga: PKB dan PKS Sepakat Bentuk Poros Ketiga
"Jokowi akan memberikan porsi dukungan yang sama pada setiap kandidat capres potensial. Sebagai pelaku politik, Jokowi tidak mungkin menaruh telur di satu keranjang," tuturnya.
Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra memandang sikap Jokowi sejauh ini merestui banyak pihak. Mulai dari Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Puan Maharani, hingga Sandiaga Uno.
"Artinya, Jokowi memulai dukungan dari seberapa besar peluang kemenangan tokoh yang hendak didukung. Sekaligus tokoh yang tentu saja dia percaya, agar visi misi pembangunannya tetap berjalan," kata Dedi.(OL-11)
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved