Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JOKO Widodo dan PDIP merupakan paduan yang saling membutuhkan. Jokowi, sapaan akrabnya, dinilai membutuhkan dukungan PDIP di parlemen sebagai partai dengan perolehan suara terbesar.
Sementara itu, PDIP juga butuh Jokowi, karena porsi pemilih loyalnya yang masih besar. "Kedua tokoh ini sebenarnya saling membutuhkan," ujar peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSI) Arya Fernandes, Minggu (12/6).
"Banyak kebijakan strategis pemerintah mendapatkan dukungan PDIP, seperti Omnibus Law. Sedangkan PDIP juga butuh Jokowi, karena porsi pemilih loyal jokowi yang masih besar. Jadi keduanya saling ketergantungan," imbuhnya.
Baca juga: Prabowo-Puan Teratas, Soliditas PDIP jadi Kunci
Menurutnya, peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat sentral. Sehingga, tidak mudah bagi Jokowi untuk turut menentukan calon presiden yang diusung partainya.
"Ada pengaruh Jokowi dalam memengaruhi kandidasi di internal PDIP, tapi porsi terbesarnya ada di tangan Megawati. Pengaruh tokoh lain hanya menjadi pertimbangan, hak prerogatifnya ada di Megawati," pungkas Arya.
Dia menilai pertemuan Megawati dan Jokowi beberapa waktu lalu akan mengarah pada titik deal politik jelang Pemilu 2024. "Pada satu titik keduanya akan membuat deal politik," sambung dia.
Arya juga menyoroti sikap Jokowi yang diprediksi mendukung salah satu calon presiden di Pemilu 2024. Sikap tersebut menunjukan posisinya sebagai salah satu king maker.
Baca juga: PKB dan PKS Sepakat Bentuk Poros Ketiga
"Jokowi akan memberikan porsi dukungan yang sama pada setiap kandidat capres potensial. Sebagai pelaku politik, Jokowi tidak mungkin menaruh telur di satu keranjang," tuturnya.
Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra memandang sikap Jokowi sejauh ini merestui banyak pihak. Mulai dari Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Puan Maharani, hingga Sandiaga Uno.
"Artinya, Jokowi memulai dukungan dari seberapa besar peluang kemenangan tokoh yang hendak didukung. Sekaligus tokoh yang tentu saja dia percaya, agar visi misi pembangunannya tetap berjalan," kata Dedi.(OL-11)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved