Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
FOKUS pada laju pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang kian pesat, ADCO Law sebagai full services law firm sukses menggelar ADCO Talks, sebuah program diskusi rutin yang membedah berbagai isu terbaru lewat sudut pandang hukum dan dampaknya terhadap bisnis.
Mengangkat judul Urgensi Mitigasi Risiko Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan dalam Hubungan Industrial, Legal Counsel ADCO Law, Morales Sundusing,memaparkan antisipasi hukum guna meminimalisir sengketa dalam bisnis, pada Kamis (9/6).
Dalam pemaparannya, Morales menjelaskan kepada seluruh hadirin terkait subyek, objek, dan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial.
Ia juga menjabarkan perihal mekanisme dan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, misalnya sengketa hak dan pemutusan hubungan kerja (PHK), melalui Pengadilan Hubungan Industrial, serta potensi dan mitigasi risiko dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
“Meskipun perselisihan hubungan industrial erat kaitannya dengan hukum keperdataan, ada hal-hal yang sangat khusus yang tidak dikenal dalam keperdataan murni. Melalui ADCO Talks, saya bersama Ibu Myra membantu para pelaku usaha untuk lebih memahaminya,” ujar Morales.
Baca juga: Kejagung Periksa Direktur Impor Kemendag untuk Kasus Impor Baja
Tidak hanya melibatkan Legal Counsel ADCO Law, pada ADCO Talks kali ini, ADCO Law turut mengundang Myra M. Hanartani, Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), untuk memberikan pemahaman terkait penerapan aturan hukum dari sudut pandang pelaku usaha.
Tidak hanya itu, Ia juga mengupas peran Apindo dalam mengembangkan hubungan industrial yang harmonis dan produktif untuk memitigasi perselisihan.
“Saya sangat berterima kasih, topik tentang disabilitas turut diangkat dalam diskusi kali ini. Ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia terkait tempat kerja yang inklusif,” ujar Myra.
Pada pembukaan acara, Dendi Adisuryo, Partner ADCO Law sekaligus moderator dalam acara ini, menyampaikan bahwa dengan pengalaman lebih dari satu dekade ADCO Law telah berhasil menangani berbagai jenis masalah ketenagakerjaan - dari mulai upaya negosiasi, perselisihan hubungan industrial hingga formalitas kerja.
“ADCO Law telah dipercaya oleh beberapa klien dari perusahaan multinasional hingga perusahaan rintisan dari berbagai macam sektor industri untuk menyelesaikan kasus ketenagakerjaannya.” ujar Dendi.
Lebih dari itu, ADCO Law juga dipercaya mendampingi salah satu lembaga sosial terbesar di kawasan Asia Pasifik dalam mitigasi risiko hukum terkait paket pesangon bagi karyawannya.
Dendi juga menyebutkan bahwa ADCO Law berkomitmen dalam mendampingi pelaku usaha agar senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami berkomitmen untuk membantu pelaku usaha untuk terus comply dengan regulasi serta mengatasi tantangan persaingan dalam ekonomi global,” ungkapnya.
ADCO Talks merupakan program rutin yang diadakan oleh ADCO Law sebagai ruang temu bagi setiap pemangku kepentingan.
Selain menghadirkan para legal counsel ADCO Law untuk membahas risiko hukum terkait berbagai macam tindakan korporasi,
ADCO Law juga secara secara konsisten menghadirkan perwakilan dari pemerintah maupun sektor bisnis untuk memperkaya topik yang sedang dibahas. (RO/OL-09)
VIDEOGRAFER Amsal Christy Sitepu mempertanyakan kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo yang menjeratnya
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
Meta, perusahaan teknologi yang merupakan induk dari Facebook, dilaporkan tengah mempertimbangkan rencana pengurangan sekitar 20% dari total tenaga kerjanya.
Co-founder Block, Jack Dorsey, mengumumkan PHK terhadap 4.000 lebih karyawan. Ia menyebut penggunaan alat kecerdasan buatan (AI) membuat tim kecil bekerja lebih baik.
DINAS Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur menemukan indikasi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan untuk menghindari pembayaran tunjangan hari raya (THR).
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved