Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
FOKUS pada laju pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang kian pesat, ADCO Law sebagai full services law firm sukses menggelar ADCO Talks, sebuah program diskusi rutin yang membedah berbagai isu terbaru lewat sudut pandang hukum dan dampaknya terhadap bisnis.
Mengangkat judul Urgensi Mitigasi Risiko Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan dalam Hubungan Industrial, Legal Counsel ADCO Law, Morales Sundusing,memaparkan antisipasi hukum guna meminimalisir sengketa dalam bisnis, pada Kamis (9/6).
Dalam pemaparannya, Morales menjelaskan kepada seluruh hadirin terkait subyek, objek, dan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial.
Ia juga menjabarkan perihal mekanisme dan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, misalnya sengketa hak dan pemutusan hubungan kerja (PHK), melalui Pengadilan Hubungan Industrial, serta potensi dan mitigasi risiko dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
“Meskipun perselisihan hubungan industrial erat kaitannya dengan hukum keperdataan, ada hal-hal yang sangat khusus yang tidak dikenal dalam keperdataan murni. Melalui ADCO Talks, saya bersama Ibu Myra membantu para pelaku usaha untuk lebih memahaminya,” ujar Morales.
Baca juga: Kejagung Periksa Direktur Impor Kemendag untuk Kasus Impor Baja
Tidak hanya melibatkan Legal Counsel ADCO Law, pada ADCO Talks kali ini, ADCO Law turut mengundang Myra M. Hanartani, Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), untuk memberikan pemahaman terkait penerapan aturan hukum dari sudut pandang pelaku usaha.
Tidak hanya itu, Ia juga mengupas peran Apindo dalam mengembangkan hubungan industrial yang harmonis dan produktif untuk memitigasi perselisihan.
“Saya sangat berterima kasih, topik tentang disabilitas turut diangkat dalam diskusi kali ini. Ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia terkait tempat kerja yang inklusif,” ujar Myra.
Pada pembukaan acara, Dendi Adisuryo, Partner ADCO Law sekaligus moderator dalam acara ini, menyampaikan bahwa dengan pengalaman lebih dari satu dekade ADCO Law telah berhasil menangani berbagai jenis masalah ketenagakerjaan - dari mulai upaya negosiasi, perselisihan hubungan industrial hingga formalitas kerja.
“ADCO Law telah dipercaya oleh beberapa klien dari perusahaan multinasional hingga perusahaan rintisan dari berbagai macam sektor industri untuk menyelesaikan kasus ketenagakerjaannya.” ujar Dendi.
Lebih dari itu, ADCO Law juga dipercaya mendampingi salah satu lembaga sosial terbesar di kawasan Asia Pasifik dalam mitigasi risiko hukum terkait paket pesangon bagi karyawannya.
Dendi juga menyebutkan bahwa ADCO Law berkomitmen dalam mendampingi pelaku usaha agar senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami berkomitmen untuk membantu pelaku usaha untuk terus comply dengan regulasi serta mengatasi tantangan persaingan dalam ekonomi global,” ungkapnya.
ADCO Talks merupakan program rutin yang diadakan oleh ADCO Law sebagai ruang temu bagi setiap pemangku kepentingan.
Selain menghadirkan para legal counsel ADCO Law untuk membahas risiko hukum terkait berbagai macam tindakan korporasi,
ADCO Law juga secara secara konsisten menghadirkan perwakilan dari pemerintah maupun sektor bisnis untuk memperkaya topik yang sedang dibahas. (RO/OL-09)
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Peristiwa bermula sekitar pukul 18.20 WIB saat kondisi bus cukup padat. Korban yang sedang berdiri awalnya tidak menyadari adanya tindakan pelecehan.
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
"Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kami mau efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu."
HP Inc berencana memangkas hingga 6.000 karyawan secara global hingga 2028 sebagai bagian dari efisiensi dan percepatan adopsi AI.
Pemkab Bekasi memberikan perhatian penuh terhadap proses restrukturisasi yang dilakukan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya.
Gelombang PHK masih menghantui angkatan kerja di Tanah Air. KSPN mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena gelombang PHK
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan laporan sepanjang 2024 hingga Oktober 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved