Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam mengungkapkan pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto bisa jadi merupakan upaya untuk menghadapi kontestasi Pemilu 2024. Artinya, penjajakan koalisi menuju 2024 ke depan akan makin intensif.
"Pertemuan kedua hari ini jelas bukan pertemuan seremonial. Besar kemungkinan terkait penjajakan koalisi menuju 2024," ungkapnya.
Meski demikian, Umam menilai potensi koalisi Nasdem dan Gerindra relatif kecil. Kedua pemimpin partai itu memiliki cara pandang dan model pendekatan yang jauh berbeda dalam landasan berpolitik.
"Memang dari awal secara basis politik kebangsaan oleh Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo itu cukup berbeda. Saya pikir pelajaran dari Pilpres 2019 di mana salah satu elemen menggunakan eksploitasi politik identitas yang begitu akut dan menciptakan polarisasi yang demikian luar biasa. Posisi dari Pak Paloh cukup jelas untuk menentang praktik-praktik politik semacam itu," ujarnya.
Sementara itu, Peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro memaknai kunjungan Prabowo Subianto ke kantor pusat Nasdem selain sebagai bentuk safari politik, sekaligus mencari calon wakil presiden yang bisa berkontribusi jelang Pemilu 2024.
Baca juga: Soal Koalisi dengan Gerindra, Surya Paloh Kutip Pepatah Inggris Kuno
Apalagi, lanjut Bowo, NasDem akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) yang salah satu agendanya yakni menyerap usulan kandidat capres/cawpres dari kader NasDem di daerah.
Pada rakernas 15-17 Juni mendatang, Nasdem akan menyerahkan tiga nama calon presiden ke Surya Paloh, dan harapannya Prabowo bisa mendapat wakil dari situ.
Prabowo-puan Kompetitif
Terkait dengan peluang pasangan Prabowo-Puan seperti yang banyak disebut elite PDI Perjuangan, menurut Umam masih cukup kompetitif. "Saya pikir Prabowo-Puan tentu menjadi opsi yang cukup baik. kalaupun kemudian itu memungkinkan terjadinya trade off," lanjutanya.
"Potensi trade off itu bisa plus-minus, tetapi kalau kita bicara disiplin. saya pikir infrastruktur partai dan posisi di kekuasaan dengan back up dari the ruling power. Saya pikir cukup menjanjikan dan kompetitif," imbuhnya.
Umam mengutarakan syarat agar pertukaran itu mampu bersaing dengan pasangan lain dalam kontestasi 2024. "Trade off harus diwujudkan dalam bentuk komitmen dan visi koalisi yang sama antara PDIP dan Gerindra. Di saat yang sama optimalisasi infrastruktur politik lewat mesin partai politik itu betul-betul harus dioptimalkan," pungkasnya.
Sejumlah nama mengemuka, disebut-sebut akan berpasangan sebagai Capres dan Cawapres di Pemilu 2024. Gerindra sendiri sudah mantap akan mencalonkan lagi Prabowo Subianto. Sementara PDIP masih menunggu perkembangan.
“Mengingat tahapan pemilu cukup lama, dan setelah itu baru kita kristalkan seluruh konsepsi kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu.
Ada dua nama kuat yaitu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Berdasarkan data survei Indikator Politik Indonesia, baik Puan maupun Ganjar elektabilitasnya masih dibawah 80%. (OL-4)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved