Hanya 64,6% Publik Tahu Sila Pancasila, Pengamat Politik: Jangan Hanya Sebatas Jargon

SURVEI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk ‘Sikap Publik terhadap Pancasila dalam rangka Konsolidasi Sistem Politik Indonesia’ menunjukan hanya 64,6 persen publik yang mengetahui semua sila Pancasila. 

Sebanyak 10,2 persen yang benar menyebutkan 4 sila, 5,1 persen tiga sila, 3,9 persen dua dan satu sila, dan masih ada 12,3 persen publik yang tidak bisa menyebutkan dengan benar satu pun sila.

Adapun survei itu dilakukan pada 10-17 Mei 2022 dengan total 1.220 responden. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Menanggapi itu, pengamat politik Firman Noor, menuturkan banyaknya masyarakat yang tak hapal Sila Pancasila karena fungsinya masih bersifat politis. 

“Ini membuktikan bahwa dunia kerja juga tidak berfungsi Pancasila itu. Pancasila itu bukan working ideology, tapi masih bersifat politis agar terpisah dengan realitas,” tutur Firman kepada Media Indonesia, Rabu (1/6). 

Firman mengaku sempat riset di wilayah-wilayah pinggiran atau pedalaman Indonesia. Ia menyebut di sana merupakan hal yang biasa masyarakat tak paham Pancasila. 

Hal itu terjadi karena saluran yang paling diandalkan untuk menghapal, yaitu sekolah masih dalam kondisi memperihatinkan di daerah. 

Baca juga : Ini Penyebab Banyak Rakyat tidak Hafal Pancasila

“Berarti memang bisa dikatakan ada problem di sekolah kita sehingga banyak orang yang harusnya hapal sebagai anak sekolah, ternyata tidak,” tuturnya. 

Firman juga menilai banyaknya masyarakat yang tak hapal Pancasila dikarenakan dalam dunia kerja, hingga ekonomi, Pancasila hanya sekadar sesuatu yang awam dan tidak digunakan dalam kesehariannya. 

Pancasila, lanjut Firman, seharusnya sudah dianggap sebagai kebutuhan yang sifatnya aspiratif serta menjadi salah satu motivator yang kemudian dijiwai dan dijalankan. Bahkan, Pancasila seharusnya tidak hanya sekedar di hapalkan, namun dijalani. 

“Ini memprihatinkan katanya negara Pancasialis, ini Pemerintah kita harus kerja bersama. Karena ini warning,” tegasnya. 

“Pemerintah tak hanya harus bisa membuat mereka hapal, tapi betul-betul diimplementasikan ke dalam kehidupan,” tuturnya. 

Firman menyebut jangan sampai Pancasila hanya sebatas jargon. 

“Karena seharusnya masyarakat ingin Indonesia semakin berketuhanan, semakin bermusyawarah. Ini yang saya kira harus diimplementasikan,” tandasnya. (OL-7)