Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DAMPAK konflik Rusia-Ukraina harus dilihat dari sisi krisis yang berdampak pada kemanusiaan. Karena itu Indonesia harus mampu berperan dalam menciptakan perdamaian, seperti yang diamanatkan konstitusi.
"Pada alinea pertama UUD 1945 mengamanatkan kepada kita untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dengan mencegah penjajahan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menuju Perdamaian Rusia-Ukraina yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Kamis (26/5).
Pada diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Luthfi Assyaukanie dihadiri Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan, Guru Besar Universitas Pertahanan Anak Agung Banyu Perwita, Pengamat Militer dan Pertahanan Keamanan Connie Rahakundini Bakrie, Direktur Eksekutif Indonesian Institute of Advance International Studies (INADIS) Ple Priatna dan Joko Purwanto dari Aktifis Komite Persahabatan Rakyat Indonesia-Rusia.
Selain itu, hadir pula Ketua Program Studi Kajian Wilayah Eropa sekaligus Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (SKSG-UI) Henny Saptatia dan Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Ade Alawi.
Menurut Lestari, krisis Rusia-Ukraina harus segera diakhiri karena dampaknya sangat mempengaruhi tatanan di sejumlah sektor kehidupan. Upaya itu diharapkan dapat meringankan beban dunia yang belum tuntas menangani dampak pandemi covid-19.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengatakan ancaman terhadap kemanusiaan dalam krisis Rusia-Ukraina harus sesegera mungkin diakhiri dengan menggalang dukungan negara-negara di dunia.
"Indonesia dapat melakukan langkah dan sikap yang tepat dalam ikut serta mengatasi konflik Rusia-Ukraina menuju perdamaian," tegasnya.
Baca juga: Indonesia dan G20 Bisa Tuntaskan Konflik Rusia-Ukraina
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai krisis Rusia-Ukraina berdampak pada banyak sektor, seperti ekonomi terkait sumber daya alam dan ketersediaan komoditas.
Sementara Pengamat Militer dan Pertahanan Keamanan Connie Rahakundini Bakrie berpendapat 91 hari konflik Rusia-Ukraina sudah menjadi multilateral war terhadap Rusia di tanah Ukraina. Krisis Rusia-Ukraina, jelas Connie, adalah perang yang berbeda dari perang pada umumnya.
"Untuk menghadapi kondisi ini Indonesia harus konsisten dengan gerakan non-blok nya untuk berupaya menghentikan perang," katanya.
Guru Besar Universitas Pertahanan Anak Agung Banyu Perwita menilai kondisi saat ini terjadi chaos dalam tatanan geopolitik. Jangan sampai kekuatan geopolitik dunia hanya dipengaruhi dua kutub kekuasan. Untuk stabilitas dunia, ujar Banyu, akan lebih baik multipolar kekuasaan.
Menurut Banyu, harus ada reentepretasi baru dari kondisi geopolitik saat ini.
"Karena geopolitik itu dinamis dan sangat berpengaruh terhadap politik, ekonomi dan teknologi di sejumlah negara," tuturnya.(OL-5)
RATUSAN pesawat nirawak dan rudal yang diluncurkan dari berbagai arah menghantam Ibu Kota Ukraina, Kyiv, pada Rabu (9/7) malam hingga kemarin.
Setelah Rusia gempur Ukraina, Uni Eropa meluncurkan strategi penyimpanan darurat guna memastikan ketersediaan barang-barang penting seperti makanan, air, bahan bakar dan obat-obatan.
RUSIA melancarkan serangan udara paling intens sejak awal invasi ke Ukraina pada Selasa (8/7) malam, yang turut memicu reaksi cepat dari NATO.
SITUASI di Eropa Timur memanas setelah Rusia meluncurkan serangan udara terbesar sejak invasinya ke Ukraina dimulai lebih dari tiga tahun lalu.
Ukraina mengalami serangan udara terbesar sejak invasi 2022 dengan ratusan drone dan rudal diluncurkan Rusia.
Donald Trump mengatakan AS akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved