Rabu 25 Mei 2022, 23:16 WIB

Sudah Dihapus MK, Ini Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Sudah Dihapus MK, Ini Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

MI/ M Irfan
Edward Omar Sharif Hiariej

 

WAKIL Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy kembali menegaskan bahwa Pasal 218 dalam revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden merupakan delik aduan. Hal ini sejatinya sudah terungkap sejak draf beleid itu bocor.

"Ini adalah perubahan dari delik yang bersifat tadinya delik biasa menjadi delik aduan," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5)

Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di KUHP melalui putusan Nomor 031-022/PUU-IV/2006. Eddy mengatakan pasal di Revisi KUHP berbeda dengan aturan yang dihapus MK.

"Jadi sama sekali kami tidak membangkitkan pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi, justru berbeda. Kalau yang dimatikan Mahkamah Konstitusi itu delik biasa," ujar Eddy.

Pada revisi KUHP, kata Eddy, juga ditambahkan penjelasan bahwa pengaduan harus dilakukan langsung oleh presiden atau wakil presiden. Pengaduan dilakukan secara tertulis.

"Dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden dan juga ada pengecualian untuk tidak dilakukan penuntutan apabila ini untuk kepentingan umum," jelas Eddy.

Pasal 218 ayat 1 revisi KUHP berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Hukum pidana ditambah satu tahun bila penghinaan disampaikan melalu media sosial. Hal itu termaktub pada Pasal 219. (OL-8)

Baca Juga

AFP

Madrid Siap Lego Asensio dan Ceballos Demi Dana Segar

👤Ant 🕔Minggu 26 Juni 2022, 23:48 WIB
Diperkirakan Asensio dapat memberikan Los Blancos dana penjualan sebesar 50 juta euro (sekitar Rp783...
DOK MI.

145 Orang Ikut Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Berat Paniai

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 26 Juni 2022, 21:28 WIB
MA membutuhkan enam hakim ad hoc untuk menangani perkara Paniai, baik di pengadilan tingkat pertama, banding, maupun...
MI/ HO

Jokowi Dinilai Jaga Marwah Indonesia dengan Aktif Redam Konflik Rusia-Ukraina

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 26 Juni 2022, 14:26 WIB
Presiden dijadwalkan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada akhir Juni di kesempatan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya