Kasus Abdul Somad Jangan Picu Kegaduhan di Tanah Air

KANTOR Staf Presiden (KSP) meminta masalah penolakan Ustaz Abdul Somad (UAS) ke Singapura jangan diperpanjang. Seluruh pihak diminta sama-sama merefleksikan diri atas situasi tersebut.

“Jangan urusan ini justru membuat situasi dan keamanan dalam negeri jadi gaduh,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘UAS Ditolak Singapura, Jangan Jadi Gaduh di Indonesia,’ Minggu (22/5)

Ngabalin menyebut penolakan UAS seyogianya tidak mencederai perasaan dan pikiran masyarakat. Justru, masyarakat diimbau belajar dari masalah tersebut.

“Kita perlu muhasabah atau melakukan evaluasi agar tidak dipandang sebelah mata dan tidak diusir tetangga,” ujar dia.

Ngabalin mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Muhadjir mengajak seluruh masyarakat menjaga tutur agar tidak diusir tetangga.

“Itu nasihat dari orang tua. Jangan baper (bawa perasaan) soal ungkapan Pak Muhadjir,” papar dia.

Sebelumnya, UAS mengaku dideportasi dari Singapura. Ia tak tahu alasannya kenapa. "Info bahwa saya dideportasi dari Singapura itu sahih, betul, bukan hoaks," ucap dia dalam Youtube hai guys official, Selasa, 17 Mei 2022.

UAS menjelaskan bahwa dirinya pergi ke Singapura bersama lima orang lainnya. Yakni keluarga sahabatnya serta istri dan anaknya. "Saya berangkat Senin siang dari Batam pada 16 Mei 2022, sampai di Pelabuhan Tanah Merah pukul 01.30 waktu Indonesia," terang dia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura angkat bicara terkait kasus tersebut. KBRI Singapura menyatakan bahwa UAS tidak diizinkan masuk Singapura karena tidak memenuhi kriteria warga asing untuk berkunjung ke negara itu.

"Jadi, tidak dideportasi karena beliau belum masuk Singapura," kata Fungsi Pensosbud KBRI Singapura, Ratna Lestari Harjana kepada Medcom.id. (OL-8)