Wacana Tiga Periode, Ganjarist : Jokowi Bukan Sosok Serakah

SEMPAT bergulirnya wacana penundaan Pemilu 2024 atau penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari dua periode menjadi tiga periode mendapat tanggapan dari Sekjen Kornas Ganjarist Kris Tjantra.

Menurut Kris, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dan taat pada konstitusi, Presiden Jokowi bukanlah sosok yang serakah pada jabatan, Jokowi dianggapnya tak mungkin mau menerima masa jabatan presiden melebihi dari dua periode atau 10 tahun.

“Teguran Jokowi pada para menterinya yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 dalam sidang kabinet paripurna yang juga dihadiri oleh kepala lembaga pada Rabu (6/4) lalu, menjadi pertanda keras jika presiden menolak masa jabatannya ditambah,” ungkap Kris Tjantra Minggu (10/4).

Kris menambahkan, penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan penolakan penambahan masa jabatan presiden, sebenarnya sudah sering kali diungkap oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan dan tidak hanya disampaikan pada sidang kabinet paripurna belum lama ini saja.

“Seingat saya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 2 Desember 2021 lalu, Presiden Jokowi juga sempat menolak jika dirinya kembali dicalonkan sebagai Presiden RI untuk ketiga kalinya. Ada tiga alasan yang disampaikan oleh Jokowi kala itu, ingin menampar mukanya, ingin cari muka dan ingin menjerumuskannya,” tandas Kris.

Dengan seringnya Presiden Jokowi menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode di berbagai kesempatan, hal ini tegas Kris, menunjukkan bahwa Jokowi benar-benar serius melakukan penolakan dan tetap menjaga iklim demokrasi.

Baca juga : Presiden: Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi Isu Jelang Pemilu

Kris juga mengaku sependapat dengan pernyataan Ketua dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) Wiranto saat menemui sejumlah organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada Jumat (8/4) lalu. Untuk menambah masa jabatan presiden lanjut Kris tidaklah mudah mengingat begitu banyak langkah hukum yang harus ditempuh.

“Untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode harus melalui amandemen UUD 1945. Selain itu sampai saat ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR baik lembaga pemerintah maupun lembaga pemilu yang mengisyaratakan persiapan-persiapan penundaan Pemilu 2024. Pemerintah kini juga tengah fokus melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan sehingga wacana menambah masa jabatan presiden sesuatu yang mustahil,” papar Kris Tjantra.

Seperti diketahui sebelumnya wacana terkait penundaan Pemilu 2024 awalnya disampaikan oleh Menteri investasi Bahlil Lahadalia pada Januari 2022. Saat itu di saluran youtube indikator politik pada Minggu (9/1), Bahlil meng-klaim para pelaku dunia usaha berharap pemilihan presiden 2024 dimundurkan. 

Setelah sempat menghilang sebentar, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali muncul dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Cak Imin meng-klaim, usulan itu hadir usai dirinya bertemu dengan pelaku UMKM, para pengusaha dan analis ekonomi perbankan tentang dampak pandemi dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi. (RO/OL-7)