ANGGOTA Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia tergolong relatif rendah. Padahal, pos anggaran tersebut diperlukan dalam mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia.
“Untuk memainkan peran yang lebih besar perlu pemikiran out of the box terhadap anggaran diplomasi, karena kalau masih seperti ini agak sulit untuk berperan lebih leluasa, ini kan hanya tiga kali anggaran MotoGP Mandalika,” kata Fadli dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Fadli mengatakan, anggaran Kemenlu belum mencerminkan satu postur negara besar. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Fadli menilai Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar di ranah diplomasi, sebagaimana perintah konstitusi, berperan aktif melaksanakan ketertiban dunia.
Baca Juga: Libur Lebaran Ditambah Cuti Bersama, Puan Ingatkan Pemda Antisipasi Keramaian di Tempat Wisata
“Jadi seharusnya anggaran kementerian luar negeri ini lebih besar dari yang ada sekarang, jadi bisa melaksanakan perintah konstitusi tadi dan bukan hanya sekedar pelayanan,” tegas Fadli. Kritik soal minimnya anggaran Kemenlu juga dilayangkan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon.
Di mana ia menyoroti minimnya anggaran Kemenlu untuk melakukan pelayanan, khususnya untuk satuan kerja (satker) perwakilan RI. “Saya kira bu Menlu, sebelum mengakhiri ada baiknya melintasi batas psikologis diatas 10 T misalnya, karena ini penting juga untuk meningkatkan gairah dan peran Kemlu kita,” ungkap Effendi. (RO/OL-10)
