Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
BARESKRIM tengah mengusut tindak pidana yang dilakukan seorang petinggi manajemen perusahaan asuransi WanaArtha Life (WAL). Dalam proses hukum, beberapa saksi sudah diperiksa Bareskrim, termasuk petinggi WAL.
YM dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga terlibat dalam tindakan memanipulasi data pemegang polis.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berharap, kepolisian dapat mengungkap dugaan terjadinya manipulasi data ini hingga tuntas dan mengungkap semua pihak terlibat. "Polisi harus segera memproses kasus ini, mengingat banyak masyarakat yang dirugikan dan tidak tahu siapa yang harus mengganti kerugiannya," ujarnya.
Fickar juga mengingatkan aset korporasi yang berkaitan dengan masyarakat, seharusnya tidak bisa disita secara serampangan oleh penegak hukum. Dia menilai, apa yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dana nasabah WAL, kurang tepat.
Terpisah, anggota Komisi XI DPR RI F-Gerindra Wihadi Wiyantono juga menyatakan dukungannya terhadap pengusutan Polri. Jika memang ada dugaan permainan data pemegang polis dan merugikan nasabah WAL, menurutnya hal itu harus diproses hukum.
“Bisa dilaporkan sendiri dengan kerugian dari nasabah yang dirugikan, saya kira itu jika memang bisa dibuktikan, dan jika OJK bisa menyatakan ada manipulasi data,” ujar Wihadi.
Ia juga meminta Kejaksaan mengusut hal serupa, jika menemukan dugaan manipulasi data dan ada masyarakat yang dirugikan terutama nasabah atau pemegang polis WAL. Sedang terhadap penyitaan rekening WAL, dia berharap tak lagi dikenakan.
“Selama ini kan mereka (nasabah) tidak bersalah, hanya terimbas kasus Jiwasraya dan Beni Tjokro, ini bisa langsung dibuktikan jika ada manipulasi data yang merugikan para pemegang polis,” tuturnya.
Dalam proses hukum di Kepolisian, beberapa saksi disebut-sebut sudah diperiksa oleh Bareskrim menindaklanjuti pelaporan bernomor R/LI/51/III/RES.1.24/2022/Dititipideksus tanggal 18 Maret 2022 itu.
Namun, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menyebut, pihaknya masih menyelidiki hal ini. "Baru laporan informasi dan dalam proses penyelidikan," ujarnya.
Adapun Komisi XI DPR, Vera Febyanthy memastikan pihaknya sudah berkali-kali melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait masalah WanaArtha ini. “Kembalikan saja uang nasabah, selesaikan persoalan kalau diblokir. Harusnya dibuka, dikembalikan ke nasabah,” kata Vera.
Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, kasus yang dialami Wanaartha Life ini semestinya menjadi pemecut bagi OJK untuk mengetatkan pengawasannya. (OL-8)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunda penerapan ketentuan pembagian biaya atau co-payment dalam produk asuransi kesehatan.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan pengelolaan risiko di masa depan dengan menggunakan instrumen keuangan berbentuk asuransi.
Kinerja unggul dan daya saing perusahaan dalam industri asuransi umum nasional.
Public liability Insurance atau Asuransi Tanggung Gugat merupakan bentuk perlindungan penting bagi sektor jasa, khususnya di area publik seperti parkir.
OJK mendorong adanya pembagian beban atau cost sharing antara perusahaan asuransi dengan peserta melalui skema copayment.
Penetrasi asuransi masih rendah di kisaran 1,4%-2,7%. Kesenjangan perlindungan tetap menjadi tantangan besar, terutama di daerah perdesaan dan terpencil.
Novianto menyebut tidak hanya indeks inklusi keuangannya saja yang meningkat, indek literasi keuangan pada tahun 2025 juga turut meningkat.
Dengan adanya kemudahan layanan penyedia dana pensiun, diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan khususnya pekerja informal.
OJK mencatat adanya peningkatan dalam penyaluran pinjaman melalui layanan fintech peer-to-peer lending (P2P lending) atau pinjaman online (pinjol), serta skema pembiayaan buy now pay later
OJK telah mengendus potensi penyimpangan atau fraud dalam transaksi surat kredit ekspor (letter of credit/LC) PT Bank Woori Saudara sejak 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved