Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuturkan bahwa pembangunan daerah perbatasan masih minim. Hal itu diungkapkan oleh R Siti Zuhro selaku Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora BRIN dalam diskusi Membangun Indonesia dari Perbatasan, Selasa (29/3/2022).
Siti menuturkan daerah perbatasan merupakan wilayah strategis dan menjadi garda terdepan Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara. Tak hanya itu, daerah perbatasan juga jadi refleksi keberhasilan pembangunan nasional.
Baca juga: Dari Kilometer 0 Sabang, RIM Gelorakan Erick Thohir for President 2024
Namun, lanjut, Siti, realitasnya pembangunan daerah perbatasan masih minim. Hal itu tampak dari tingkat kesejahteraan rakyat, pendidikan, infrastruktur, informasi pembangunan, hingga sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, belum optimalnya pengamanan negara jadi salah satu faktor belum masifnya pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan nusantara.
“Beberapa kasus pelanggaran lintas batas darat dan laut yang dilakukan pihak asing, perdagangan perempuan dan anak, illegal logging, illegal fishing jadi faktor yang harus segera dihilangkan dari wilayah perbatasan,” ujarnya.
Maka, guna bisa mengawal pemberdayaan masyarakat di perbatasan, Siti menuturkan bahwa seharusnya urusan yang berkaitan dengan kebutuhan perbatasan harus dilaksanakan oleh warga daerah setempat.
Hal itu penting agar mereka merasa memiliki kampung halamannya sendiri.
Baca juga: Tabrakan Beruntun di Tol JORR Bekasi, Satu Orang Meninggal
“Lalu, masalah dana perlu dialokasikan ke daerah perbatasan sesuai dengan urusan-urusan wajib dan pilihan yang ditangani,” paparnya.
“Intinya, daerah di perbatasan perlu memiliki kewenangan yang lebih besar,” pungkasnya. (Ykb/A-3)
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko angkat bicara soal aksi unjuk rasa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di depan Kantor BRIN, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa (27/5).
Rencana efisiensi akan dilakukan antara lain untuk alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%.
Dunia profesional tidak hanya membutuhkan ijazah tapi juga keberanian, passion, kreativitas, inovatif dan adaptif untuk mengikuti perubahan dan perlu membentuk perbedaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
BRIN mempunyai fungsi sebagai funding agency dalam pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia, bukan hanya untuk peneliti BRIN namun dapat diakses oleh untuk masyarakat umum.
BRIN juga harus melihat sistem pendanaan riset sebagai hibah sehingga berbagai pengujian riset dalam bentuk teori dan produk inovasi yang memiliki resiko tertentu, bisa terkover .
PROBLEM perundungan di ruang pendidikan tampaknya selalu berulang dan hadir.
Nasir Djamil mengatakan sangat tidak layak dan patut seorang aparatur sipil negara yang bekerja untuk pengembangan ilmu dan pengetahun mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman tersebut.
Kemitraan ini dilakukan untuk mendukung keseriusan Indonesia dalam menggunakan teknologi reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR) untuk memenuhi tujuan keamanan energi dan iklim.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Mulyanto, prihatin mengetahui anggaran riset nasional tahun 2023 yang akan dikelola Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya Rp2,2 triliun.
BRIN mendapatkan anggaran riset sebesar Rp6,4 triliun untuk tahun ini.
ANGGARAN riset nasional tahun 2023 hanya Rp2,2 triliun dan menjadi yang terendah sepanjang sejarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved