BRIN Daerah di Perbatasan Butuh Kewenangan yang Lebih Besar

BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuturkan bahwa pembangunan daerah perbatasan masih minim. Hal itu diungkapkan oleh R Siti Zuhro selaku Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora BRIN dalam diskusi Membangun Indonesia dari Perbatasan, Selasa (29/3/2022).

Siti menuturkan daerah perbatasan merupakan wilayah strategis dan menjadi garda terdepan Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara. Tak hanya itu, daerah perbatasan juga jadi refleksi keberhasilan pembangunan nasional.

Namun, lanjut, Siti, realitasnya pembangunan daerah perbatasan masih minim. Hal itu tampak dari tingkat kesejahteraan rakyat, pendidikan, infrastruktur, informasi pembangunan, hingga sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, belum optimalnya pengamanan negara jadi salah satu faktor belum masifnya pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan nusantara.

“Beberapa kasus pelanggaran lintas batas darat dan laut yang dilakukan pihak asing, perdagangan perempuan dan anak, illegal logging, illegal fishing jadi faktor yang harus segera dihilangkan dari wilayah perbatasan,” ujarnya.

Maka, guna bisa mengawal pemberdayaan masyarakat di perbatasan, Siti menuturkan bahwa seharusnya urusan yang berkaitan dengan kebutuhan perbatasan harus dilaksanakan oleh warga daerah setempat.

Hal itu penting agar mereka merasa memiliki kampung halamannya sendiri.

“Lalu, masalah dana perlu dialokasikan ke daerah perbatasan sesuai dengan urusan-urusan wajib dan pilihan yang ditangani,” paparnya.

“Intinya, daerah di perbatasan perlu memiliki kewenangan yang lebih besar,” pungkasnya. (Ykb/A-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing