Wakil Ketua MPR: Gaungkan Dakwah dan Nasionalisme di Mimbar Digital

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Arsul Sani mengharapkan agar dakwah dan nasionalisme terus digaungkan di mimbar digital. Hal ini mengingat masih ada ketimpangan antara jumlah penceramah yang memiliki serta mendakwahkan gelora nasionalisme dan penceramah yang justru menunjukkan antipatinya terhadap nasionalisme dan persaudaraan kebangsaan.

"Kalau dibandingkan dengan yang bersifat antinasionalisme, ya tentunya akan menjadi kurang masif. Apalagi saat ini banyak penceramah ataupun mubalig yang dalam ceramahnya justru malah antinasionalisme dan memanfaatkan platform media sosial," ujar Arsul seperti dilansir Antara di Jakarta, Jumat (18/3).

Ia melanjutkan pemanfaatan platform digital oleh penceramah masih menjadi kendala kurang masifnya diseminasi dakwah terkait konsep hubhul wathon minal iman atau cinta Tanah Air sebagai dari iman (nasionalisme).

Ia menilai sebenarnya banyak penceramah maupun ustaz yang mengangkat syiar dakwah nasionalisme, namun sayangnya kurang familiar dengan teknologi.

"Masih banyak yang belum familiar dengan teknologi dan platform informasi sehingga dakwah yang isinya moderat dan mengangkat semangat nasionalisme itu menjadi tidak tersebarkan. Karena tidak tersebarkan, maka dinilai kurang tergelorakan," jelas anggota Komisi III DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Oleh karena itu, Arsul menilai permasalahan ini bisa diatasi melalui pemberian fasilitas diseminasi dengan mendorong penyebaran konten dakwah positif di ruang digital sebagaimana urgensi dalam penyebaran dakwah tentang nasionalisme dan persaudaraan kebangsaan.

"Karena itu perlu difasilitasi, termasuk oleh pemerintah dalam hal ini BNPT. Potongan ceramah-ceramah pendek atau film yang berisi konsep bahwa nasionalisme itu kompatibel dengan ajaran Islam. Itu harus disebarkan," katanya.

Ia menjelaskan betapa pentingnya untuk memasifkan persebaran konten dakwah terkait nasionalisme dan persaudaraan, ditambah lagi seharusnya sudah tidak ada keraguan karena antara nasionalisme dan agama itu bukanlah hal yang kontradiktif.

Baca juga: Ketua Komisi VII DPR Yandri Susanto: Tindak Tegas Penista Agama

"Dalam Islam sendiri ada konsep hubhul wathon minal iman, yang artinya cinta Tanah Air itu sebagian dari iman. Kemudian di dalam berbagai kitab tentang Ahkam As Sultaniyyah, hukum tata negara itu ada ajaran ketaatan terhadap pemerintahan," jelas mantan Sekjen PPP itu.

Bahkan dalam Alquran tertulis, atiullah wa atiurrasul wa ulil amri, yang mana salah satu bentuk nasionalisme itu adalah dengan tidak mengembangkan ketidaktaatan kepada pemerintah sehingga nasionalisme menjadi kompatibel dengan ajaran agama khususnya Islam.

"Nah salah satu bentuk nasionalisme itu tertuang dalam Alquran adalah taat kepada pemerintah. Namun, jika dalam pemerintahan itu ada hal yang perlu dikritisi dan dikoreksi ya maka itu tetap harus dilakukan, tidak dalam kerangka merusak nasionalisme," ujar Arsul.

Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan penceramah maupun ustaz di berbagai daerah dalam rangka menyebarkan konten syiar tentang nasionalisme dan persaudaraan kebangsaan.

"Itu tadi harus disebarkan. Kenapa? Karena kita tidak boleh hanya mengandalkan salah satu pihak saja. Karena masyarakat itu belum sampai bisa memikirkan atau paham ke arah sana (konten dakwah radikal atau bukan). Ini sudah menjadi kewajiban kita semua untuk terus-menerus mengingatkan masyarakat," tegasnya.

Kedua, menurut Arsul, perlu ditingkatkan komunikasi dan silaturahim antara pemerintah dalam hal ini lembaga terkait salah satunya BNPT untuk berdialog baik dalam kegiatan formal maupun nonformal dalam rangka berbagi ide dan pemikiran.

"Menurut saya, jajaran pemerintahan, termasuk BNPT perlu meningkatkan silaturahim, berdiskusi, dan berbagi ide. Disamping itu, termasuk memanfaatkan platform media sosial untuk kemudian menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dan semangat nasionalisme," jelasnya.

Terakhir, peraih Doktoral dari Glasgow Caledonian University ini berpesan kepada masyarakat untuk waspada dan cermat memilih penceramah. Jangan hanya melihat penceramah itu melalui ketenarannya semata di media sosial.

"Memilih penceramah kritis yang berkata agak keras itu sebenarnya tidak masalah, tapi jangan hanya melihat popularitas. Masyarakat harus berani katakan ‘tidak’ jika isi dakwah penceramah itu mempersoalkan empat konsensus bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Arsul. (Ant/S-2)