Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
JAJARAN Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung meningkatkan perkara dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (persero) ke tingkat penyidikan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut perkara itu terkait proyek pembangunan pabrik peleburan baja tanur tinggi alias blast furnace.
Proses penyidikan dimulai hari ini, Rabu (16/3) melalui Surat Perintah Direktur Penyidikan pada JAM-Pidsus Nomor Print-14/F.2/Fd.2/03/2022. Selama penyelidikan, sebanyak 78 orang dan tiga ahli telah dimintai keterangannya. Selain itu, Kejagung juga telah mendapatkan bukti berupa 150 dokumen terkait pembangunan pabrik tersebut.
"Hari ini dilakukan ekpose dan baru hari ini perkara dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan umum, jadi belum ditentukan tersangkanya," kata Ketut di Kompleks Kejagung, Jakarta.
Perkara itu bermula pada 2011 saat Krakatu Steel membangun pabrik berbahan bakar batubara dalam rangka memajukan industri baja nasional. Sebab, bahan bakar batubara dinilai lebih murah ketimbang menggunakan gas. Proses lelang pembangunan pabrik dimenangkan oleh Konsorsium MCC CERI dari Tiongkok dan PT Krakatau Engineering.
Baca juga : Kejaksaan Hentikan 821 Perkara Lewat Restorative Justice
Setelah mengalami perubahan, nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp6,921 triliun melalui pinjaman ke sindikasi Bank BRI, Mandiri, BNI, OCBC, ICBC, CIMB, dan LPEI. Ketut menyebut pembayaran yang telah dilaksanakan sebesar Rp5,351 triliun dengan rincian porsi luar negeri Rp3,534 triliun dan porsi lokal Rp1,817 triliun.
Pada 19 Desember 2019, pekerjaan pembangunan pabrik dihentikan. Padahal, pekerjaan belum selesai 100%. Namun setelah dilakukan uji coba operasi biaya produksi lebih besar dari harga baja di pasaran.
"Bahwa pekerjaan belum diserahterimakan dengan kondisi tidak dapat beroperasi lagi atau mangkarak," ujar Ketut.
Pihak Kejagung meyakini adanya pelanggaran Pasal 2 jo Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. (Tri)
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berhasil mencetak pendapatan sebesar US$954,59 juta atau sekitar Rp15,42 triliun pada 2024, berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
PT Krakatau Steel menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dari Lembaga Ketahanan Nasional.
PT Krakatau Steel mengupayakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perdagangan global. Salah satu upaya yang diambil perusahaan ialah memperkuat sinergi.
PT Krakatau Steel dan Group (KS Group) melakukan kick off TJSL KS Group dengan membagikan bantuan paket makanan bergizi kepada siswa di Cilegon, Banten, Jumat (7/2).
PERUM Jasa Tirta II menandatangani Surat Perjanjian Pengusahaan Air Baku (SPPAB) dengan PT Krakatau Tirta Industri (KTI).
INDONESIA memiliki pabrik pipa seamless perdana dan satu-satunya di Asia Tenggara, yang diresmikan pada Kamis (6/11).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved