Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung meningkatkan perkara dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (persero) ke tingkat penyidikan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut perkara itu terkait proyek pembangunan pabrik peleburan baja tanur tinggi alias blast furnace.
Proses penyidikan dimulai hari ini, Rabu (16/3) melalui Surat Perintah Direktur Penyidikan pada JAM-Pidsus Nomor Print-14/F.2/Fd.2/03/2022. Selama penyelidikan, sebanyak 78 orang dan tiga ahli telah dimintai keterangannya. Selain itu, Kejagung juga telah mendapatkan bukti berupa 150 dokumen terkait pembangunan pabrik tersebut.
"Hari ini dilakukan ekpose dan baru hari ini perkara dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan umum, jadi belum ditentukan tersangkanya," kata Ketut di Kompleks Kejagung, Jakarta.
Perkara itu bermula pada 2011 saat Krakatu Steel membangun pabrik berbahan bakar batubara dalam rangka memajukan industri baja nasional. Sebab, bahan bakar batubara dinilai lebih murah ketimbang menggunakan gas. Proses lelang pembangunan pabrik dimenangkan oleh Konsorsium MCC CERI dari Tiongkok dan PT Krakatau Engineering.
Baca juga : Kejaksaan Hentikan 821 Perkara Lewat Restorative Justice
Setelah mengalami perubahan, nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp6,921 triliun melalui pinjaman ke sindikasi Bank BRI, Mandiri, BNI, OCBC, ICBC, CIMB, dan LPEI. Ketut menyebut pembayaran yang telah dilaksanakan sebesar Rp5,351 triliun dengan rincian porsi luar negeri Rp3,534 triliun dan porsi lokal Rp1,817 triliun.
Pada 19 Desember 2019, pekerjaan pembangunan pabrik dihentikan. Padahal, pekerjaan belum selesai 100%. Namun setelah dilakukan uji coba operasi biaya produksi lebih besar dari harga baja di pasaran.
"Bahwa pekerjaan belum diserahterimakan dengan kondisi tidak dapat beroperasi lagi atau mangkarak," ujar Ketut.
Pihak Kejagung meyakini adanya pelanggaran Pasal 2 jo Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. (Tri)
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 Krakatau Steel sukses meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari auditor independen.
Keberhasilan penandatanganan LTSA ini didorong dukungan modal kerja Danantara.
Sebanyak 250 peserta mudik gratis diberangkatkan menggunakan enam unit bus menuju berbagai kota di empat provinsi di Pulau Jawa.
Komisi VI DPR RI meminta pemerintah, khususnya Kemenperin, agar tak menerbitkan Pertek impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi industri baja nasional.
Transformasi ini merevolusi SDM menjadi business-driven people yang didukung penuh oleh kelincahan organisasi (organizational agility).
Baja modular Krakatau Steel bukan sekadar soal kecepatan, melainkan manifestasi konstruksi masa depan yang ramah lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved