Respons Wacana Penundaan Pemilu, Istana Tegaskan Tetap Berpegang pada Konstitusi 

PEMERINTAH menegaskan akan berpegang pada konstitusi terkait isu penundaan Pemilu 2024. Hal itu dikemukakan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro merespons wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang disampaikan beberapa pimpinan partai politik. Juri menyampaikan usulan tersebut, bukan berasal dari pemerintah. 

"Itu menjadi usulan dan diskusi di luar pemerintah. Pemerintah sendiri tentu saja tetap berpegang pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya," ujarnya ketika dihubungi, Kamis (3/3). 

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin mengatakan akan mencoba melakukan komunikasi dengan pimpinan partai politik lain terutama yang bergabung dalam koalisi terkait wacana penundaan pemilu. 

Ia beralasan usulan penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat. Cak Imin menyebut usulan itu dikembalikan pada keputusan Presiden Joko Widodo. 

"Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," tegasnya. 

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini mengatakan, wacana tersebut merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi, menurutnya akan ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ia menegaskan usulan itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah. 

Baca juga : Survei: Mayoritas Publik Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," tegasnya. 

Faldo berujar, pemerintah sedang fokus untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Pemerintah, ujarnya, berupaya memulihkan kesehatan, dan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. 

"Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," tuturnya. 

Ia menambahkan, saat ini presiden sedang mengawal transformasi besar yakni Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan menggenjot pembangunan untuk mengurangi ketimpangan, serta menyukseskan transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan. 

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," cetusnya. (OL-7)