Ketegasan Surya Paloh Tolak Penundaan Pemilu Diapresiasi

KETEGASAN atas penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu oleh Partai NasDem dinilai tepat. Karena secara politik dan dari sisi publik 61% menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden baik perpanjangan masa transisi yakni dua tahun ataupun penambahan periode.

"Dan juga secara politik NasDem memerlukan dukungan publik mengingat ini sudah di tengah-tengah periode kedua Joko Widodo artinya hampir semua partai koalisi akan menjadi mencari aman masing-masing elektabilitas dan popularitas untuk di 2024," ujar Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

Ketegasan yang disampaikan Ketum NasDem Surya Paloh tersebut mengajak semua pihak untuk disiplin berkonstitusi sesuai ideologi yang dianut.

"Surya Paloh bukan politisi kemarin artinya dengan kapasitas yang ada sebagai Ketum NasDem dan kader partai Golkar sekaligus sebagai pengusaha yang menekuni betul tentang bagaimana situasi politik berdampak pada sistem korporasi. Dan juga dari sisi pengalaman dari partai politik inilah yang menentukan Surya Paloh tegas untuk tetap berdisiplin berkonstitusi sesuai dengan ideologi yang dianut. Saya kira tidak akan jauh berbeda dengan situasi Demokrat."

Baca juga: Presiden Sampaikan Apresiasi Tinggi kepada TNI Polri

Sementara itu terkait penyampai Presiden Joko Widodo saat peresmian NasDem Tower terkait polemik IKN Nusantara, hal tersebut bagian dari upaya pemerintah mencari dukungan.

"Sah-sah saja bahwa presiden mencari dukungan, itu karena IKN sebetulnya bukan persoalan mewujudkannya tapi persoalannya panjang karena nanti akan bergeser pada isu-isu yang lain misalnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden," ungkapnya, Selasa (1/3).

Jika melihat situasi saat terkini para ketum partai politik koalisi pemerintah secara serentak mulai mendukung yang bisa saja ada pengondisian merembet pada isu lain.

"Bukan tidak mungkin terkait dengan proses pembangunan ibukota baru terlebih dengan beberapa laporan misalnya kementerian keuangan menyatakan belum siap anggaran untuk ibu kota baru. Sehingga asumsinya dengan dukungan ibukota baru itu tidak saja sebagai sebatas mendukung adanya ibukota tapi juga mendukung proses termasuk menghadapi kelompok-kelompok yang nanti akan kontra," tukasnya. (OL-4)