Cak Imin Usulkan Pemilu Ditunda, KPU: Timbulkan Masalah

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa seluruh pihak telah sepakat untuk menggelar pemilihan umum pada 2024. Karenanya wacana penundaan pemilu presiden, dianggap akan menimbulkan masalah. Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan konstitusi mengamanatkan pemilu digelar lima tahun sekali. Untuk mengubahnya perlu ada amandemen UUD 1945.

"Ya tidak bisa (pemilu diundur). Harus amandemen UUD dulu. Kan dalam konstitusi disebut pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Jadi persoalannya bukan sekedar Undang-Undang Pemilu, tetapi soal konstitusi," ujar Pramono melalui pesan pada media, Kamis (24/2).

Ia menjelaskan, apabila pemilu sampai diundur, akan timbul kekosongan pemerintahan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menjabat 2019 akan berakhir pada 2024. Begitu pula dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih pada pemilu 2019.

"Parlemen berakhir masa jabatan pada 1 oktober 2024, begitu pula presiden dan wakil presiden berakhir pada 20 oktober 2024," tuturnya.

Baca juga: Menaker Pastikan Revisi Peraturan soal JHT akan Akomodasi Aspirasi Buruh 

Menurutnya jika yang ditunda pemilihan kepala daerah (pilkada), masih dimungkinkan. Pasalnya kekosongan kepala daerah dapat digantikan dengan penjabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pramono menjelaskan, pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu telah sepakat bahwa pemilu 2024 tetap dilaksanakan.

"Namanya usulan, pendapat, ya tidak masalah. Tidak ada yang bisa melarang. Tapi kan keputusan politik sudah diambil, direncanakan oleh KPU, disetujui oleh pemerintah dan DPR. Sepanjang keputusan politik tidak diubah, usulan yang muncul di luar itu hanya sebatas wacana," tukasnya.

Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mewacanakan usulan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. Hal itu ia kemukakan seusai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha, dan analis ekonomi, Rabu (23/2). Menurutnya, para analis memperkirakan Indonesia akan mengalami perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Pria yang kerap disapa Cak Imin itu, menilai perbaikan ekonomi tersebut tidak boleh terganggu dengan ajang pemilu. (OL-4)