Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ELEKTABILITAS Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden 2024 masih jauh panggang dari api. Bagaimana tidak, sudah hampir setahun sosialisasi tingkat keterpilihannya masih di bawah 1%.
Berdasarkan hasil survei Voxpol Center misalnya, tingkat keterpilihan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu cuma 0,8%. Nilainya lebih rendah lagi dalam hasil riset Indikator Politik Indonesia, hanya meraup 0,2%.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai, hal tersebut menunjukkan sulitnya mengerek elektabilitas Airlangga. Tersisa setahun ke depan untuk Airlangga mengerek elektabilitasnya atau mundur dari bursa capres.
"Susah (meningkatkan elektabilitas Airlangga) karena sekarang ini, kan, yang paling penting itu bagaimana mengeluarkan prestasi juga. Jadi kalau enggak ada prestasi, enggak ada sesuatu yang bisa dipercakapkan karena ritme kerjanya itu-itu saja," ucapnya, Selasa (18/1).
Menurut Ray, Airlangga nihil bahan untuk dapat diperbincangkan publik karena masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keterikatan tersebut tidak membuatnya luwes.
Baca juga : NasDem Harap RUU TPKS Tak Lagi Ditunda-Tunda
"Tapi, kan, enggak mungkin juga Pak Airlangga keluar dari kabinet. Kita enggak tahu, kan, apakah mau keluar ataukah tidak," sambungnya.
Ray melanjutkan, Airlangga masih memiliki waktu hingga 2023 untuk memoles reputasinya. Namun, jika setahun menjelang pemilihan presiden (pilpres) kenaikan elektabilitasnya tidak signifikan atau di bawah 5%, maka bakal berdampak negatif terhadap partai.
"Kalau tetap elektabilitasnya setahun naik 2%-3%, bagi saya, sudah enggak ada harapan lagi," tegasnya. "Jadi, jangan dipaksakan karena akan berimbas terhadap elektabilitas partai."
Selain itu, ungkapnya, hal tersebut bakal kembali membuat internal Partai Golkar dilanda konflik. Pangkalnya, ademnya internal partai saat ini bukan jaminan Golkar solid.
"(Internal Golkar yang sedang adem) itu tidak dengan sendirinya tidak akan konflik kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang merasa terlalu memaksakan sampai Pak Airlangga didorong terus sebagai calon presiden. Mungkin secara internal akan ada penolakan," pungkasnya. (OL-7)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved