Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia menargetkan pembahasan RUU tersebut selesai dibahas pada Senin (17/1) ini.
Dia menjelaskan Panitia Kerja (Panja) RUU IKN akan menyelesaikan poin-poin pembahasannya lalu dijadwalkan pada Senin malam dilakukan Rapat Kerja Pansus dengan pemerintah.
"Semua yang ada di RUU IKN akan kami upayakan selesai hari ini di Panja lalu rencananya Senin malam dilakukan Rapat Kerja Pansus dengan pemerintah," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.
Dia menjelaskan ada empat isu yang akan dibahas dan diselesaikan di tingkat Panja, yaitu bentuk pemerintahan, pembiayaan IKN, pertanahan, dan rencana induk.
Baca juga: Ibu Kota Baru Akan Diberi Nama Nusantara
Menurut dia, terkait bentuk pemerintah sudah selesai dibahas, yaitu Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang kekhususannya diatur dalam RUU IKN.
Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa mengatakan kalau pembahasan di tingkat Panja relatif lancar dan tidak ada masalah maka Senin sore bisa selesai dan pada malam hari langsung digelar Raker dengan pemerintah.
"Namun kalau pembahasannya belum selesai, ya kita tunggu dilanjutkan lagi. Jadi belum bisa diambil keputusan tingkat pertama," ujarnya.
Karena itu, menurut dia, Pansus RUU IKN tidak akan memaksakan pembahasan RUU tersebut untuk diselesaikan pada Senin (17/1). (OL-4)
Dari sudut pandang demografi , khususnya dari efek mobilitas penduduk dan tekanan kepadatan penduduk terhadap penyediaan layanan publik di perkotaan dan terhadap daya dukung lingkungan.
hal yang menjadi pertimbangan ialah biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibukota tidaklah sedikit.
Pengumuman pemindahan ibu kota akan diumumkan Presiden Jokowi dalam waktu dekat
Pengembangan wilayah metropolitan dengan format kerja sama dianggap tepat dan jaringannya sudah tidak terhalang oleh wilayah administrasi
“Yang tadi sempat kita diskusikan adalah hasil pertemuan terakhir, hari Selasa yang lalu di kantor Bapak Wakil Presiden yang membahas tentang program urban regeneration."
Alasannya, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan ibu kota yang baru ialah di Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara
Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) se Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa.
Banyak pihak yang mengkhawatiran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pasalnya proyek ini rentan menjadi lahan korupsi.
Hal tersebut terjadi karena Jakarta menjadi tempat padat penduduk yang penuh dengan polusi dan air yang tercemar.
Kualitas udara di wilayah Jakarta dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berada pada level sedang.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat, banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan Jakarta agar totalitas menjadi kota bisnis baik secara regional maupun global
"Jadi gedung pemerintah di Jakarta dikomersialkan, disewakan jangka panjang dan uangnya dipakai untuk di sana," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/1).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved