Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah ingin mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah ingin membuat situasi Papua aman tanpa harus memerangi masyarakat.
"Apa yang mereka butuhkan. Pendekatan keamanan dan kita bukan ingin memerangi mereka, bukan tapi ingin melindungi masyarakat supaya tidak terjadi bentrokan. Masyarakat yang tidak merasa terganggu keamanannya," kata Ma'ruf dalam dalam Podcast Deddy Corbuzier yang tayang pada kanal Youtubenya, Selasa (4/1)
Menurut Ma’ruf, salah satu upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua yaitu melalui komunikasi dengan berbagai tokoh masyarakat Papua, kemudian yang penting dilakukan juga adanya peran media sebagai jembatan kepada masyarakat.
“Kita terus melakukan komunikasi dengan mereka. Apa yang mereka sebenarnya butuhkan. Ini yang sedang kita terus lakukan,” ujar
Mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat Papua, Wapres menjelaskan bahwa sebenarnya mereka ingin pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian juga infrastruktur yang sampai ke daerah mereka, ke tempat mereka tinggal.
“Dan terus kita lakukan itu. Kemudian juga membangun balai-balai latihan, kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakat di Papua, penanganan kemiskinan terutama yang ekstrem. Itu terus kita lakukan. Bersama dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh non-pemerintahan,” jelasnya.
Ma’ruf menyebutkan, peran media dan kemampuan mendistribusikan informasi secara masif dan akurat sangat penting di dalam mencerdaskan masyarakat, termasuk dalam mendiseminasikan informasi mengenai percepatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. “Kita harapkan media selain sebagai hiburan juga mendidik dan mencerdaskan, mendidik masyarakat,” ucapnya.
Dalam percakapan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam, Wapres turut menyampaikan rencana pemerintah seperti, pengentasan kemiskinan ekstrem, reformasi birokrasi, hingga memajukan prestasi olahraga anak bangsa melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
“Kita sedang membuat namanya DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Diperuntukkan bagi mereka yang dari kecil sudah didesain untuk menjadi ahli olahraga di bidangnya masing-masing,” jelas Wapres.
Dengan adanya DBON diharapkan dapat membangun talenta atlet sehingga mampu berhasil karena kemampuan yang telah dipersiapkan sejak usia dini. “Nanti kalau misalnya menang atau berhasil, bukan karena accident, tapi karena memang didesain untuk menjadi pemenang dengan talenta yang betul-betul dibangun,” pungkasnya. (OL-8)
KEMELUT di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga kini masih menjadi perbincangan.
Putri Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa Ma’ruf Amin, meluruskan pernyataan Zulfa Mustofa yang sebelumnya mengeklaim telah memperoleh restu menjadi Pj Ketum PBNU
Sebelumnya, Ma'ruf Amin menjabat posisi Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada periode 2020-2025 dan sebagai ketua umum pada periode 2015–2020.
Peluncuran QRIS Wakaf Tunai itu dilaksanakan di sela penyelenggaraan seminar Wakaf Preneur di Jakarta (30/10/2025).
Deklarasi kebangsaan ini dipimpin Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina FKN, Ma’ruf Amin didampingi Wury Estu Handayani.
Teddy menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan.
WAKIL Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere mengecam serangan kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang menembak mati 2 warga sipil.
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Evakuasi jenazah korban penyerangan KKB menghadapi kendala berat karena lokasi kejadian berada di area hutan lebat dengan akses transportasi terbatas.
Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.
DUA jenazah pendulang emas yang tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan selesai divisum di RSUD Dekai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved