Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR RI Fadli Zon menilai kecurangan Pemilu yang begitu masif seharusnya bisa ditindak secara serius oleh penyelenggara Pemilu. Karena ini berkaitan dengan konstitusionalitas dan legitimasi hasil Pemilu, Fadli pun menghimpun banyak informasi kecurangan, seperti money politics hingga salah input data yang menurutnya adalah kecurangan Pemilu yang paling mendasar.
Hal itu ia ungkapkan saat mengunjungi Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (3/5) kemarin, guna menjalankan tugas pengawasan DPR RI terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Turut serta mendampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria.
“Kita datang ke KPU sebagai Pimpinan DPR dan untuk melihat langsung bagaimana menghitung suara baik software dan hardware. Karena ini sudah jadi perbincangan di masyarakat terkait salah input,” ujar Fadli.
Menurut Fadli, penghitungan KPU seharusnya bisa dilakukan secara profesional, mengingat anggaran yang digunakan untuk Pemilu cukup besar. Salah input data, menurut Fadli, adalah kesalahan terbesar KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.
Karena salah input ini telah menjadi perhatian masyarakat yang cukup besar, sehingga perlu disikapi secara serius agar marwah KPU tetap dijaga kepercayaannya oleh masyarakat. Jika KPU sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, maka itu akan menjadi masalah baru. “Menurut saya ini sudah mendapatkan perhatian masyarakat. Ini harus segera ditangani,” sambung politisi Partai Gerindra ini.
Secara kelembagaan, nantinya DPR RI akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Untuk sementara, ia akan terus mengumpulkan bukti dan data kecurangan Pemilu.
“Sekarang ini contoh kecurangan itu nyata dan ini akan dikumpulkan untuk jadi bukti dan evaluasi untuk sistem ke depan. Terutama untuk salah input, menurut saya itu kecurangan, bukan kelalaian,” tutup Fadli. (RO/OL-6)
Fadli Zon menegaskan bahwa penetapan ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga warisan masa lalu sekaligus memastikan keberlanjutannya sebagai ruang budaya yang aktif.
Menbud Fadli Zon resmi menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana cagar budaya Keraton Solo meski diprotes GKR Timoer Rumbai.
Pengangkatan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta diprotes.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan alasan menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung ( KGPA ) Tedjowulan di Keraton Solo
Ada protes penolakan saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerahkan surat keputusan atau SK untuk pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan di Keraton Solo
Fadli Zon menilai, pemetaan sumber daya manusia (SDM) yang objektif sangat krusial agar pengembangan kebudayaan nasional memiliki landasan kebijakan yang kuat dan tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved