Senin 06 Desember 2021, 21:36 WIB

Pakar: Hati-Hati Memaknai Dasar Yuridis Hukuman Mati Koruptor

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Pakar: Hati-Hati Memaknai Dasar Yuridis Hukuman Mati Koruptor

Dok MI
Ilustrasi

 

PAKAR hukum sekaligus akademisi Universitas Gadjah Mada  Djoko Sukisno menilai meskipun hukuman mati diizinkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, harus dicermati makna dari penjelasannya.

"Perlu kehati-hatian dalam memaknai Pasal 2 ayat (2) UU tersebut yang berbunyi ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’, karena harus pula dicermati bagian penjelasan atas ayat tersebut," ujarnya lewat keterangan resmi, Senin (6/12).

Makna dari keadaan tertentu, jelas Djoko, ialah sebagai pemberat hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi saat terjadi bencana alam nasional, pengulangan perbuatan atau ketika negara tengah keadaan resesi ekonomi. Menurutnya, pada kalimat yang menyebutkan kata ‘pengulangan’ diawali dengan tanda baca koma. Maka anak kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai berdiri sendiri dan tidak terkait dengan anak kalimat sebelum dan sesudahnya. 

"Kalimat tersebut dapat berarti seseorang yang sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi kemudian setelah keluar dia melakukan tindak pidana korupsi lagi. Sehingga orang tersebut layak untuk dituntut hukuman mati karena dianggap tidak jera atas hukuman yang pernah dijatuhkan padanya," tandasnya.

Terkait dengan wacana hukuman mati bagi para terdakwa Jiwasraya dan Asabri, maka perlu juga dicermati sekali lagi apakah pelaku ada yang residivis dan melakukan tindak pidana yang sama. 

Lalu , sambung Djoko, dilihat dari tempus delicti apakah tengah bencana alam atau resesi ekonomi. "Tempus delicti adalah waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana bukan waktu persidangannya," pungkasnya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kembali menggaungkan wacana hukuman mati bagi terpidana korupsi. Pihaknya, akan membuka ruang diskursus dalam mengkaji secara ilmiah dan lebih dalam untuk dapat diterapkannya sanksi pidana terberat bagi para koruptor.

Dasar yuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana mati untuk koruptor terdapat di Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang merumuskan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pengertian bencana alam nasional, berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Untuk dapat menjadi bencana alam nasional, maka harus ditetapkan statusnya oleh pemerintah pusat. “Ke depan perlu dilakukan reformasi norma, yang mana frasa bencana alam nasional cukup dirumuskan menjadi bencana nasional,” ujarnya. (Ant/OL-8)

 

 

 

Baca Juga

MI/Susanto

Jaksa KPK Sebut Rentenir Nanang Hanya Dalih dalam Kasus Suap Azis Syamsuddin

👤Tri Subarkah 🕔Senin 24 Januari 2022, 13:48 WIB
Dalam persidangan sebelumnya, Robin mengaku mendapatkan uang sebesar US$100 ribu dan Sing$171.900 sebagai peminjam dari...
 ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Polda Jabar Belum Berikan Penangguhan untuk Bahar Smith

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 24 Januari 2022, 13:06 WIB
Polda Jawa Barat menyatakan belum memberikan penangguhan penahanan terhadap Bahar Smith (BS) yang menjadi tersangka kasus penyebaran berita...
ANTARA/Syifa Yulinnas

Polri Pastikan Perubahan Warna Pelat Kendaraan Bebas Biaya

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 24 Januari 2022, 12:32 WIB
Dia meminta dukungan masyarakat terkait perubahan pelat kendaraan tersebut. Yusri menyebut saat ini rencana perubahan pelat masih dalam...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya