Headline

Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.

Fokus

Tidak mengutuk serangan Israel dan AS dikritik

Survei Capres 2024, 4 Ketum Parpol Tercatat Miliki Elektabiltas Positif 

Putra Ananda
04/12/2021 17:56
Survei Capres 2024, 4 Ketum Parpol Tercatat Miliki Elektabiltas Positif 
Ilustrasi Capres 2024(Ilustrasi)

EMPAT ketua umum (ketum) partai politik (parpol) yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) tercatat memiliki elektabilitas positif. 

Hal tersebut diungkapkan berdasarkan hasil survei elektabilitas ketua umum parpol sebagai capres 2024 yang dilakukan oleh Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO). 

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra mengungkapkan, survei itu disajikan kepada responden terhadap Ketum parpol yang mengikuti Pemilu pada 2019 lalu. Menurut Dedi, dari hasil survei tersebut, setidaknya ada beberapa nama Ketum parpol yang muncul. Hasilnya, Prabowo masih menjadi ketum parpol dengan elektabilitas tertinggi. 

"Kelompok kedua, keterpilihan ketum parpol seandainya dilaksanakan pilpres dan calon para ketum parpol yang ikuti Pemilu 2009 posisi teratas Prabowo 12,4%, AHY, 11,7%, Megawati 7,2% dan Zulkifli Hasan 3,6%," kata Dedi dalam diskusi virtual bertajuk 'Pemulihan Ekonomi dan Konstelasi Politik 2024', Sabtu (4/12). 

Selain para ketum parpol, IPO juga menyajikan 30 nama tokoh populer kepada masyarakat yang dianggap berpeluang untuk maju sebagai capres dalam Pemilu 2024. Dari survei itu, responden mengerucut lima nama yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi. Mereka adalah, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketum Demokrat AHY, dan Menhan Prabowo Subianto. 

"Anies dengan 21,3%, Sandiaga 13,8%, Ganjar 11,6%, AHY 10,2% dan Prabowo 8,4%," ujarnya. 

Sementara sosok lainnya yang juga masuk dalam tokoh populer adalah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dengan 7,6% lalu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. 

"Tapi itu belum menunjukkan dinamika yang ada di masyarakat, tetapi dengan survei itu kita bisa mencoba menghitung-hitung dan mengukur mana kandidat atau calon orang yang kita nilai layak dan patut untuk memimpin,” tuturnya. 

Baca juga : Timsel KPU-Bawaslu Diminta Transparan Penilaian Seleksi

Sementara jika dilihat dari tokoh yang ada di kabinet Indonesia Maju, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno tercatat memiliki tingkat elektabilitas paling tinggi untuk jadi Capres di Pemilu 2024. 

"Dari sisi tokoh di kabinet Indonesia Maju tingkat keterpilihan tokoh paling tinggi pada simulasi Pilpres, masih didominasi Prabowo Subianto dengan 14,5%. Disusul Sandiaga 12,8% dan Airlangga 4,2%," tutup Dedi. 

Dalam kesempatan yang sama, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menjelaskan, Indonesia pada 2022 sudah memulai sejumlah tahapan persiapan Pemilu 2024 . Namun, pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah yang harus dihadapi. 

Meski pertumbuhan angka ekonomi secara keseluruhan lebih sehat, namun hal tersebut tetap perlu disikapi dengan hati-hati khususnya untuk keberlangsungan UMKM. 

“Usaha perekonomian kita 90% UMKM, bagaimana pertumbuhannya? Bukan hanya tumbuh tapi agar bagaimana mereka bisa berkembang, jangan sampai pertumbuhan itu tidak dinikmati UMKM,” kata Nasir. 

Menurut Nasir, dirinya mencatat apakah pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kalau tidak, maka akan berpotensi terjadi ketimpangan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati sebagian besar masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah. 

Menurut Nasir, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mayoritas berasal dari belanja pemerintah yang bersumber dari pinjaman. Sehingga, akan lebih baik jika pertumbuhan ekonomi itu selain datang dari pengeluaran konsumsi itu harus datang dari investasi. 

“Kemarin presiden sudah mewanti-wanti soal investasi, dan meminta Kapolri dan jajarannya untuk menjaga investasi, kalau ada Kapolda yang tidak mampu menjaga investasi itu segera diganti,” ujarnya. (OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya