Wapres Minta Polemik Pelaksanaan Muktamar NU tidak Timbulkan Kegaduhan

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta agar polemik rencana pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) tidak menimbulkan kegaduhan. Apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai waktu penyelenggaraan, Ma’ruf meminta agar masalah tersebut dibahas secara internal oleh PBNU. 

"Jadi Wapres tidak akan ikut campur masalah ini sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena kata beliau, urusan NU harus diselesaikan juga oleh NU," kata Mustasyar PBNU asal Jakarta KH Manarul Hidayat usai pertemuan antara Wapres dan sejumlah tokoh NU di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Rabu (24/11) malam.

Tampak hadir dalam pertemuan ITU antara lain Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur yang juga Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri KH Anwar Manshur, Mustasyar PBNU asal Banten KH Muhtadi Dimyati, Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat yang juga Pengasuh Pesantren Al Muhajirin Purwakarta KH Abun Bunyamin, Pengasuh Pesantren Al Itqon Semarang Jawa Tengah KH Kharis Shodaqoh, dan Ketua PBNU asal Kalimantan Timur KH Farid Wadjdi.

Baca juga: Ikatan Mahasiswa NU Gelar Demo di Istana Presiden Kecam Intervensi Menag di Muktamar

Menurut Manarul, Wapres Ma’ruf berpesan agar Muktamar berjalan dengan baik sesuai dengan keputusan yang ditetapkan serta mengedepankan akhlakul karimah, sehingga tidak gaduh, tetap damai dan tenang. Wapres juga berharap agar Muktamar NU bisa membawa manfaat bagi Indonesia di samping seluruh warga NU. 

”Selanjutnya karena NU ini mengedepankan akhlakul karimah, didirikan oleh para ulama, para kiai, para habaib, makanya dalam Muktamar pun (diharapkan) tetap mengedepankan yaitu akhlakul karimah. Beliau (Wapres) memberikan nasihat kepada kami agar Muktamar NU yang akan datang berjalan dengan baik, damai, di samping (menjadi) maslahat bagi seluruh warga NU, juga manfaat untuk NKRI," paparnya.

Untuk itu, Kiai Manarul dan para Tokoh NU yang hadir pada pertemuan ini akan menyampaikan kepada umat bahwa segala permasalahan yang timbul terkait Muktamar akan diselesaikan sepenuhnya secara internal di PBNU. 

"Insya Allah kami sudah sepakat akan menyampaikan kepada umat apabila terjadi apa-apa, tetap akan konsultasi dan menyerahkan kepada PBNU," pungkasnya.

Minta Diundur

Pada kesempatan lain, sejumlah kiai sepuh ingin pelaksanaan Muktamar NU diundur hingga akhir Januari 2022 agar bertepatan dengan Harlah ke-96 NU. 

Setidaknya ada sembilan nama kiai sepuh yang mengajukan surat resmi ke PBNU untuk meminta pelaksanaan muktamar dimundurkan. 

“Saya lebih suka tarik napas dan mundur, alasannya agar panitia bisa lebih leluasa dan penyelenggaraan muktamar akan berlangsung lebih tertib,” ujar pimpinan Ponpes Darussa'adah sekaligus Rais Syuriah PWNU Lampung, KH Muhsin Abdillah, dalam keterangannya, Rabu (24/11) malam

Menurut Muhsin, keinginan tersebut diperoleh berdasarkan hasil pertemuan Masyayikh NU di Jakarta. Kesepakatan masyayikh terkait Muktamar ke-34 NU, antara lain muktamar dapat berlangsung dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan. Selain itu, disertai suasana teduh, aman, damai, dan harmonis.

Keinginan ke-9 Kiai sepuh itu juga sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU yang digelar sebelumnya dimana di dalam forum tersebut diputuskan jadwal pelaksanaan Muktamar. Selain itu, terdapat klausul pelaksanaan Muktamar dengan persetujuan pemerintah di tengah pandemi covid-19. (OL-1)