Kamis 11 November 2021, 14:14 WIB

Anggota DPR Minta Kementerian ESDM Maksimalkan Pendapatan Negara

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Anggota DPR Minta Kementerian ESDM Maksimalkan Pendapatan Negara

MI/ARYA MANGGALA
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu

 

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu meminta seluruh pihak, khususnya Kementerian ESDM untuk memeriksa potensi pendapatan negara yang bisa ditingkatkan guna membantu perekonomian nasional.
  
''Untuk sektor tambang, mungkin tidak pendapatannya untuk negara, kita tingkatkan jadi 100%? Tambang ini perlu kita maksimalkan pendapatannya untuk negara karena tambang sudah merusak alam,'' kata Adian dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (10/11).
  
Selain merusak alam, sektor tambang telah mengubah mata pencaharian masyarakat sekitar, seperti petani menjadi pedagang, serta nelayan yang justru kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pertambangan yang berlangsung. Apabila pendapatan dari sektor tambang tidak dimaksimalkan oleh negara, ia mengatakan maka pengorbanan masyarakat, khususnya kerusakan alam dan kehilangan mata pencaharian telah disia-siakan pemerintah.

Baca Juga: Kontribusi Rp2,7 Triliun ke Negara, Bukti Alih Kelola Blok Rokan Berjalan Baik
  
Adian menganjurkan peningkatan pendapatan negara dengan memaksimalkan potensi-potensi pertambangan yang dimiliki oleh berbagai perusahaan, seperti PT Vale Indonesia Tbk. ''Vale ini mendapat IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) 11 ribu hektare, dari 22 ribu hektare IUP (Izin Usaha Pertambangan) mereka di wilayah Kolaka. Nah, saya tidak tahu, yang 11 ribu hektare ini mau mereka apakan. Apakah smelter mereka sanggup menampung hasil dari 11 ribu hektare IPPKH ini untuk berproduksi atau tidak,'' ujar Adian.
  
Adian juga mempertanyakan penggunaan izin yang dimiliki PT Antam. Sebab, Adian mengungkapkan ada lahan milik Antam yang tak terpakai, contohnya di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
  
''Yang saya khawatirkan, ketika negara butuh uang, rakyat butuh uang, pandemi masih terjadi, berbagai IUP dan IPPKH yang dimiliki beragam perusahaan ini tak digunakan, tapi hanya dipakai untuk kepentingan kolateral alias main-main saham saja. Yang untung hanya perusahaan, sedangkan rakyat tidak dapat apa-apa, lapangan kerja pun tidak terbuka,'' tegas Adian. (Ant/OL-10)

Baca Juga

MI/Dok Humas Polri

Ferrari Indra Kenz Tiba di Bareskrim Polri

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 23 Mei 2022, 08:09 WIB
Ferrari milik Indra Kenz disita sebagai barang bukti dalam kasus penipuan investasi...
Dok Kemendagri

Kemendagri Dorong Sinkronisasi Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 22 Mei 2022, 23:54 WIB
Teguh juga mengingatkan daerah agar mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri...
Antara

PKB Tertarik Gabung Koalisi Indonesia Bersatu, Asal Capresnya Muhaimin

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Minggu 22 Mei 2022, 21:54 WIB
Muhaimin menyatakan PKB sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya