Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat khususnya yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta untuk tetap konsisten menjaga kedisiplinan protokol kesehatan (prokes) meski Jakarta kini telah menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang berada pada PPKM Level 1.
“Kita cukup gembira saat ini Ibu Kota Negara sudah berada di level terendah PPKM. Jakarta kini berada pada PPKM Level 1, prokes pun tetap harus nomor 1,” ujar Puan dalam rilis yang diterima, Selasa (2/11/).
Puan mengatakan, prokes harus betul-betul dijaga mengingat DKI Jakarta sebelumnya menjadi salah satu daerah penyumbang kasus positif Covid-19 terbanyak.
Oleh karena itu, politikus PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan jajaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus konsisten mempertahankan performa penanganan pandemi Covid-19.
Puan menegaskan, jajaran pemda untuk tidak sampai lengah meski pandemi di Jakarta sudah melandai. Pemda juga perlu mempercepat pemberian vaksin bagi warga DKI Jakarta yang belum menerima agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus Covid-19.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini meminta partisipasi masyarakat untuk menjaga agar Jakarta aman dari pandemi Covid-19.
Menurut Puan, kesadaran warga DKI Jakarta menjadi salah satu faktor keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dalam menurunkan status level PPKM. Meskipun saat ini di berbagai ruang publik seperti mal, tempat makan dan sektor lainnya sudah bisa beroperasi penuh, namun masyarakat diminta harus tetap selalu waspada terhadap penyebaran virus.
Puan mengungkapkan, penurunan status PPKM menjadi level 1 di Jakarta juga berdampak terhadap peningkatan relaksasi pekerjaan di berbagai sektor, termasuk sektor non esensial yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berujung peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka diharapkan penurunan level PPKM bisa memperbaiki perekonomian daerah.
“DKI Jakarta sebagai sentral perekonomian negara punya peran besar bagi Pemulihan Ekonomi Nasional,” jelas Puan.
Puan yakin penurunan level PPKM di Jakarta akan semakin menormalisasi dunia pendidikan. Maka, Puan meminta pemda menggencarkan vaksinasi bagi anak usia sekolah, sehingga semakin banyak anak didik yang bisa mengikuti sekolah tatap muka agar kualitas pendidikan bisa diperbaiki karena pembelajaran jarak jauh sejak awal pandemi mempengaruhi psikologi dan cognitive learning.
Lebih lanjut, Puan mengajak semua pihak mewaspadai terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun.
“Seluruh masyarakat diminta mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan di luar rumah. Pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan instansi terkait harus mengantisipasi libur panjang akhir tahun sambil terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengikuti kebijakan serta taat prokes. Fasilitas dan sarana kesehatan juga harus siap untuk segala kemungkinan,” pungkas Cucu Proklamator RI Bung Karno itu. (RO/OL-09)
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
BPBD DKI Jakarta melaporkan 10 ruas jalan dan 16 RT terendam banjir setinggi 10–70 cm akibat hujan deras sejak Sabtu malam (17/1/2026).
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved