Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat khususnya yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta untuk tetap konsisten menjaga kedisiplinan protokol kesehatan (prokes) meski Jakarta kini telah menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang berada pada PPKM Level 1.
“Kita cukup gembira saat ini Ibu Kota Negara sudah berada di level terendah PPKM. Jakarta kini berada pada PPKM Level 1, prokes pun tetap harus nomor 1,” ujar Puan dalam rilis yang diterima, Selasa (2/11/).
Puan mengatakan, prokes harus betul-betul dijaga mengingat DKI Jakarta sebelumnya menjadi salah satu daerah penyumbang kasus positif Covid-19 terbanyak.
Oleh karena itu, politikus PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan jajaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus konsisten mempertahankan performa penanganan pandemi Covid-19.
Puan menegaskan, jajaran pemda untuk tidak sampai lengah meski pandemi di Jakarta sudah melandai. Pemda juga perlu mempercepat pemberian vaksin bagi warga DKI Jakarta yang belum menerima agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus Covid-19.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini meminta partisipasi masyarakat untuk menjaga agar Jakarta aman dari pandemi Covid-19.
Menurut Puan, kesadaran warga DKI Jakarta menjadi salah satu faktor keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dalam menurunkan status level PPKM. Meskipun saat ini di berbagai ruang publik seperti mal, tempat makan dan sektor lainnya sudah bisa beroperasi penuh, namun masyarakat diminta harus tetap selalu waspada terhadap penyebaran virus.
Puan mengungkapkan, penurunan status PPKM menjadi level 1 di Jakarta juga berdampak terhadap peningkatan relaksasi pekerjaan di berbagai sektor, termasuk sektor non esensial yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berujung peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka diharapkan penurunan level PPKM bisa memperbaiki perekonomian daerah.
“DKI Jakarta sebagai sentral perekonomian negara punya peran besar bagi Pemulihan Ekonomi Nasional,” jelas Puan.
Puan yakin penurunan level PPKM di Jakarta akan semakin menormalisasi dunia pendidikan. Maka, Puan meminta pemda menggencarkan vaksinasi bagi anak usia sekolah, sehingga semakin banyak anak didik yang bisa mengikuti sekolah tatap muka agar kualitas pendidikan bisa diperbaiki karena pembelajaran jarak jauh sejak awal pandemi mempengaruhi psikologi dan cognitive learning.
Lebih lanjut, Puan mengajak semua pihak mewaspadai terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun.
“Seluruh masyarakat diminta mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan di luar rumah. Pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan instansi terkait harus mengantisipasi libur panjang akhir tahun sambil terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengikuti kebijakan serta taat prokes. Fasilitas dan sarana kesehatan juga harus siap untuk segala kemungkinan,” pungkas Cucu Proklamator RI Bung Karno itu. (RO/OL-09)
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved