Implementasi Pertemuan Trilateral Perlu Hati-Hati

GURU besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan hasil pertemuan trilateral antara pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia yang menghasilkan empat poin merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai meski tidak akan memperkecil atau bahkan menumpas habis aksi penculikan.

"Ini karena kejadian penculikan berada di wilayah kedaulatan Filipina meski secara de fakto dikuasai pemberontak. Sehingga kerjasama tidak mungkin memasuki wilayah Filipina termasuk laut teritorialnya," ungkap Hikmahanto, Jumat (6/5).

Di samping itu, lanjut dia, warga negara Indonesia (WNI) sebenarnya bukan tujuan utama penyanderaan. Dalam kasus 10 sandera sebenarnya yang menjadi target adalah orang kaya tertentu. Bahkan tidak semua sandera adalah anak buah kapal karena ada misionaris bahkan wisatawan.

Hikmahanto menambahkan, pertemuan ini tdk mengikutsertakan negara lain yang warga negaranya juga disandera. Padahal penyanderaan tidak hanya terjadi pada warga dari tiga negara yang berembug di Yogyakarta. Hal itu seolah-olah menegasikan peran negara lain yang warganya menjadi sandera.

Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) yang akan dibuat antar panglima tiga negara perlu hati-hati mengingat Filipina terkendala dengan konstitusi yg melarang kekuatan militer asing di Filipina.

"Jangan sampai peran militer Indonesia yang terlibat dalam patroli bersama ditafsirkan pelanggaran konstitusi oleh rakyat Filipina," ujar Hikamahanto.

Disamping itu jangan sampai ada kesan dari pemberontak bahwa peran militer Indonesia dalam patroli bersama berpihak pada militer Filipina dalam menyerang mereka. "Perlu diingat pembebasan 10 sandera kemarin karena pemberontak sangat menghormati posisi Indonesia yang tidak menggunakan kekuatan militer dan sangat membantu mereka dalam proses perdamaian tanpa penggunaan kekerasan," pungkasnya. (OL-2)