Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PJB) khususnya sektor konstruksi marak terjadi. Upaya penindakan diharapkan terus digencarkan seiring pencegahan karena mayoritas korupsi pengadaan merupakan suap.
"Inti dari semua korupsi di PJB itu di suap. Karena dalam bisnis proses PJB itu dari awal sampai akhir ada suapnya maka kemudian PBJ itu penuh dengan korupsi. Itu yang menjadi penyakit utamanya," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman saat dihubungi, Jumat (8/10).
Menurutnya, perbaikan sistem pengadaan selama ini sudah dilakukan. Misalnya, pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) hingga e-procurement. Namun, ucap Zaenur, masih saja korupsi pengadaan tetap terjadi. Pasalnya, pengaruh atau campur tangan dari pejabat dalam pengadaan kenyataannya masih ada.
"Semua aturan itu sudah ada mulai dari panitianya diubah dari ULP menjadi UKPBJ itu sudah di-independen-kan tapi kenyataannya juga tidak independen. Kemudian menggunakan e-procurement itu juga tidak mengubah," imbuhnya.
Dia menyatakan menghilangkan korupsi PJB tidak mudah karena rumit. Sebabnya, semua bisnis proses dari awal hingga akhir memiliki kerawanan. Dampaknya menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan efisiensi pengadaan yang buruk. "Seluruh bisnis proses pengadaan penuh dengan suap dan suap itu yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sehingga KPK katakan yang riil dialokasikan hanya sekitar 50%. Itu banyaknya biaya-biaya karena suap," ujarnya.
Mengingat karakteristik tindak pidana suap yang bermain di bawah meja, Zaenur menyarankan penegak hukum terus menggencarkan penindakan melalui penyadapan. Selebihnya, pencrgahan juga tetap penting seperti penerapan sistem manajemen antisuap di perusahaan-perusahaan kontraktor. "Dihajar suapnya dan diterapkan sistem manajemen antipenyuapan ISO 37001. Semua perusahaan dipersyaratkan untuk itu. Untuk menghajar suapnya penyadapan karena suap tidak bisa diberantas tanpa adanya penyadapan. Suap itu di bawah meja," ujarnya. (OL-8)
KPK menggiring opini seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved