Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PJB) khususnya sektor konstruksi marak terjadi. Upaya penindakan diharapkan terus digencarkan seiring pencegahan karena mayoritas korupsi pengadaan merupakan suap.
"Inti dari semua korupsi di PJB itu di suap. Karena dalam bisnis proses PJB itu dari awal sampai akhir ada suapnya maka kemudian PBJ itu penuh dengan korupsi. Itu yang menjadi penyakit utamanya," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman saat dihubungi, Jumat (8/10).
Menurutnya, perbaikan sistem pengadaan selama ini sudah dilakukan. Misalnya, pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) hingga e-procurement. Namun, ucap Zaenur, masih saja korupsi pengadaan tetap terjadi. Pasalnya, pengaruh atau campur tangan dari pejabat dalam pengadaan kenyataannya masih ada.
"Semua aturan itu sudah ada mulai dari panitianya diubah dari ULP menjadi UKPBJ itu sudah di-independen-kan tapi kenyataannya juga tidak independen. Kemudian menggunakan e-procurement itu juga tidak mengubah," imbuhnya.
Dia menyatakan menghilangkan korupsi PJB tidak mudah karena rumit. Sebabnya, semua bisnis proses dari awal hingga akhir memiliki kerawanan. Dampaknya menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan efisiensi pengadaan yang buruk. "Seluruh bisnis proses pengadaan penuh dengan suap dan suap itu yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sehingga KPK katakan yang riil dialokasikan hanya sekitar 50%. Itu banyaknya biaya-biaya karena suap," ujarnya.
Mengingat karakteristik tindak pidana suap yang bermain di bawah meja, Zaenur menyarankan penegak hukum terus menggencarkan penindakan melalui penyadapan. Selebihnya, pencrgahan juga tetap penting seperti penerapan sistem manajemen antisuap di perusahaan-perusahaan kontraktor. "Dihajar suapnya dan diterapkan sistem manajemen antipenyuapan ISO 37001. Semua perusahaan dipersyaratkan untuk itu. Untuk menghajar suapnya penyadapan karena suap tidak bisa diberantas tanpa adanya penyadapan. Suap itu di bawah meja," ujarnya. (OL-8)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved