Jumat 01 Oktober 2021, 19:05 WIB

KY : Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim Marak

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
KY : Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim Marak

Ilustrasi
Kehormatan hakim

 

KOMISI Yudisial (KY) menyatakan perbuatan merendahkan kehormatan hakim masih marak terjadi. Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi mengatakan sepanjang periode 2019 hingga April 2021, KY telah menangani 19 laporan/informasi yang dianggap merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Adapun salah contoh tindakan merendahkan kehormatan hakim yakni, penembakan menggunakan senjata angin laras panjang di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah dan perusakan sarana pengadilan di Pengadilan Negeri Muara Mulian.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat di Jawa Tengah untuk bersinergi mencegah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

"Karena hakim memiliki posisi sentral dan kewenangan besar, maka independensinya harus dijamin. Namun, seimbang dengan independensi itu, harus pula dijamin berbagai prinsip lain, seperti transparansi, _judicial control_, dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Selain itu, dalam menjalankan advokasi hakim, yang dilindungi bukanlah hal yang sifatnya fisik, seperti gedung pengadilan, tetapi keadilan (_justice_)," tegas Kadafi seperti dikutip dari siaran pers KY, Jumat (1/10).

Baca juga : Presiden: DPD Harus Tingkatkan Eksistensi Bantu Masyarakat

Kadafi menjelaskan, salah satu tugas KY mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Tindakan tersebut, terangnya, berupa advokasi pada hakim. Selain itu, KY, imbuhnya, berkoordinasi dengan kepolisian setempat agar sidang berlangsung aman. Ia menilai

seluruh aparat penegak hukum, mulai dari advokat, jaksa, kepolisian, hakim dan lembaga pengadilan memiliki peran penting mencegah terjadinya tindakan merendahkan kehormatan hakim di persidangan.

"Advokat dapat memberikan edukasi kepada kliennya untuk menempuh upaya hukum ketimbang bertindak anarkis yang semakin merugikan dirinya," jelas Kadafi.

Di sisi lain, ia juga mengimbau hakim agar menjalankan hukum acara dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dengan demikian, menurutnya hakim dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan dan menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat. Ia mencontohkan, hakim di Amerika Serikat dan Australia membuat putusan berdasarkan fakta dan argumentasi hukum yang tepat. Sehingga memberikan keadilan bagi pihak berperkara.

"Tantangannya adalah bagaimana melalui suatu putusan, hakim dapat berkomunikasi dengan pihak yang “kalah” sehingga mereka merasa bahwa putusan hakim tersebut memang mencerminkan keadilan sehingga tidak memunculkan kekecewaan," pungkas Kadafi. (OL-2)

 

Baca Juga

Dok. Medcom

Dikritik ICW soal Tuntutan Mati, Ini Jawaban JAM-Pidsus

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 09 Desember 2021, 10:50 WIB
 JAM-Pidsus : Loh yang nolak bukan dia (ICW) lah, yang nolak kan terdakwa di...
MI/Susanto

Kepala Negara Minta Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 09 Desember 2021, 10:35 WIB
Jokowi meyakini, jika RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah disahkan, angka kerugian negara yang bisa diselamatkan pasti lebih besar...
MI/Susanto

Presiden: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Harus Lebih Baik

👤Andhika prasetyo 🕔Kamis 09 Desember 2021, 10:25 WIB
Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum melakukan cara-cara yang luar biasa untuk memberantas korupsi dari Tanah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya