PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) memiliki lembaga pemikir atau think thank guna mendukung kebijakan luar negeri bernama Hudson Institute. Lembaga tersebut yang memberikan pasokan informasi ke istana kepresidenan AS, termasuk informasi mengenai dunia Islam maupun islamphobia.
"Hudson Institute mempunyai posisi strategis dalam pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri USA hingga kini. Pemasok informasi ke istana termasuk isu islamphobia," ujar pengamat hubungan internasional dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Ali Martin.
Ini disampaikan Ali dalam seminar nasional secara hybrid bertajuk "Hudson Institute dan Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Muslim di Dunia", yang digelar Indonesia Muslim Crisis Center (IMCC) dan Prodi Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (15/9).
Kehadiran lembaga seperti Hudson Institute, lanjut Ali, tidak terlepas dari peran AS sebagai 'polisi dunia' yang harus terus mereka jaga eksistensinya. Termasuk dalam rangka 'menjinakkan' negara atau kelompok Islam, yang bukan hanya dianggap sekadar sebagai suatu agama.
"Dalam pandangan barat, Islam tak hanya agama namun juga ideologi yang sewaktu - waktu bisa meledak menjadi kekerasan," kata dia.
Selain terhadap kelompok Islam, kebijakan luar negeri AS hari ini fokus terhadap persaingan ekonomi dengan Tiongkok. Karena itu AS berusaha menyudutkan negara itu dengan berbagai cara, termasuk menggulirkan isu diskriminasi terhadap minoritas Muslim di China.
"Hari ini kita melihat selama dua dekade, AS punya pesaing Tiongkok, ini menjadi dasar kebijakan AS yang hari ini. Berikutnya untuk melihat sejarah konflik AS, kita tidak lepas dari nilai-nilai yang mendasari. Pragmatisme realisme yakni kebijakan luar negeri mendasarkan national interest for national security. Legalisme moralisme mendasarkan pada culture value liberalism capitalism," jelasnya.
Senada, pengamat politik internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Syaifuddin Zuhri mengatakan Hudson Institute juga berperan dalam kebijakan luar negeri AS terhadap China. Hudson, kata dia memainkan isu-isu menyudutkan China melalui isu HAM terhadap Muslim Uighur.
"Untuk menekan China melalui isu HAM di Uighur, HI juga menyebarkan pengaruhnya melalui policy maker, media massa, akademik dan internet bagaimana nilai-nilai AS disebarkan melalui platform seperti isu-isu HAM dan kebebasan," kata dia.
Sementara, wartawan senior Iwan Santosa, membenarkan jika belakangan ini AS menggunakan isu penindasan umat Islam di Xinjiang, dalam perang dagang melawan Tiongkok.
"AS dalam beberapa tahun terakhir narasi yang dimunculkan soal penindasan Muslim di Xinjiang," ujar Iwan.
Isu ini menjadi masif dan diyakini banyak negara termasuk Indonesia, berkat kekuatan hegemoni kebenaran yang dijalankan AS. Sehingga, membuat apa pun yang disampaikan oleh negara itu seakan menjadi sebuah fakta.
"Bagaimana tidak terjadi hegemoni kebenaran didominasi dari barat. Suka tidak suka kita secara tidak sadar mengamini," kata dia.
Iwan berharap masyarakat Indonesia tak terjebak pada konflik ekonomi AS dengan China, yang dibalut dengan berbagai isu tersebut. Sebab, bisa saja sesungguhnya kedua negara tak benar-benar bermusuhan.
"Trump (mantan Presiden AS) sebelum turun, mengklaim ada invest AS USD2 miliar di Kalimantan. Dan yang mengerjakannya ternyata perusahaan Tiongkok. Perang dagang ini juga jangan-jangan kita sedang dibohongi," tandasnya. (OL-13)
