Minggu 05 September 2021, 14:26 WIB

BSSN: Tingkat Pengamanan Siber Indonesia Terus Naik

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
BSSN: Tingkat Pengamanan Siber Indonesia Terus Naik

MI/Adam Dwi
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (kanan) di Jakarta, Kamis (24/6/2021).

 

JURU Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiyawan memaparkan kepada Media Indonesia, Minggu (5/9/2021), urutan Indonesia dalam kategori perbaikan dan tata kelola keamanan siber meningkat. Kebocoran data yang kerap terjadi murni karena kecerobohan dan rendahnya kesadaran akan keamanannya.

Menurut dia, Indonesia memiliki acuan berupa Indeks KAMI (Indeks Keamanan Informasi) sebagai standar bagi setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menilai sejauh mana penerapan aspek-aspek keamanan informasi mengacu pada SNI dan ISO/IEC 27001.

Baca juga: 

Pada tataran Global, International Telecommunication Union (ITU) merilis peringkat Global Cybersecurity Index (GCI) untuk mengukur komitmen, kepedulian, serta usaha suatu negara terhadap pengelolaan keamanan siber dengan periode penilaian setiap 2 tahun sekali.

"Pada rilis GCI tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-24 dari 194 negara dan mengalami 
peningkatan dari peringkat ke-41 di tahun 2018. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasific dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia," ujar Anton.

Ia menambahkan, sesuai amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), audit keamanan infrastruktur SPBE Nasional dilakukan oleh BSSN. Namun dalam konsep SPBE terbaru, sektor yang bersifat non-kritikal audit dapat dilakukan oleh industri. 

"Adapun sektor kritikal tetap dilakukan oleh BSSN," lanjutnya.

Terkait kebocoran data publik yang sering terjadi, kata Anton, itu lantaran rendahnya kesadaran keamanan informasi pada pengelola data, baik di sektor pemerintah juga privat.

"BSSN dalam hal ini telah mengeluarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang tertuang dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021. Setiap penyelenggara sistem elektronik diharapkan dapat mengacu pedoman tersebut dalam pengelolaan data dan keamanan informasi." (Cah/A-3)

Baca Juga

DOK MI.

145 Orang Ikut Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Berat Paniai

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 26 Juni 2022, 21:28 WIB
MA membutuhkan enam hakim ad hoc untuk menangani perkara Paniai, baik di pengadilan tingkat pertama, banding, maupun...
MI/ HO

Jokowi Dinilai Jaga Marwah Indonesia dengan Aktif Redam Konflik Rusia-Ukraina

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 26 Juni 2022, 14:26 WIB
Presiden dijadwalkan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada akhir Juni di kesempatan...
Ist

Ganjar Pranowo Dicegat Puluhan Anak-Anak saat Hadiri Gelar Tari Pancasila

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 26 Juni 2022, 11:49 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dicegat puluhan anak-anak saat menghadiri Gelar Tari Pancasila di komplek Taman Budaya Jawa Tengah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya