Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan pajak pada 2016 dan 2017 belum final. Lembaga Antikorupsi menduga masih ada orang lain yang menerima duit haram di kasus itu.
"Dalam perkara ini KPK juga akan menggali lebih lanjut terkait dugaan penerimaan uang oleh pihak-pihak lain yang turut dalam pemeriksaan pajak
dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin (16/8).
Ali enggan memerinci orang yang dimaksud. Namun, KPK sedang mendalami penerimaan uang itu dengan mengonfirmasi ke beberapa saksi dan bukti yang
ditemukan saat ini.
Lembaga Antikorupsi menegaskan tidak akan pandang bulu. KPK akan menindak semua orang yang terlibat dalam korupsi di sektor perpajakan itu.
Sebelumnya, Lembaga Antikorupsi sudah menyatakan masih membuka potensi untuk menetapkan tersangka koorporasi dalam kasus itu. Saat ini keterlibatan koorporasi dalam kasus itu sedang didalami.
"Kalau memang sudah terindikasi ini bagian suapnya dari perusahaan yang menginstruksikan berarti dia memungkinkan untuk kemudian diturutsertakan
(sebagai tersangka koorporasi)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/8)
Ghufron mengatakan ada tiga perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus ini. Tiga tersangka itu yakni, PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Panin Indonesia, dan PT Jhonlin Baratama.
Lembaga Antirasuah ini baru menetapkan konsultan pajak yang disuruh tiga perusahaan itu. Namun, saat ini KPK sedang mendalami niat pemufakatan jahat
dalam kasus tersebut.
"Karena kadang begini ya, mohon maaf, saya misalnya konsultan pajak, dapat order dari perusahaan 'pokoknya saya minta yang terendah', tentang caranya,
caranya konsultan pajak berkomunikasi dengan pegawai pajak itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar," ungkap Ghufron. (OL-13)
Baca Juga: Muhammadiyah: Semua Komponen Harus Eliminasi Virus Perpecahan
Secara aturan olahraga padel termasuk kategori olahraga permainan yang dikenakan pajak.
Seluruh daerah menerapkan hal serupa lantaran regulasi mengenai itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan marketplace memungut pajak langkah yang bagus agar antara penjual online dan luring adil
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved