Kamis 12 Agustus 2021, 17:25 WIB

KPK Dalami Dugaan Tanah Munjul untuk Program Rumah DP Nol Rupiah

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Dalami Dugaan Tanah Munjul untuk Program Rumah DP Nol Rupiah

Dok MI
M Taufik

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. KPK juga menyelisik dugaan pembelian tanah oleh PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang ditengarai bakal diperuntukkan program rumah DP nol rupiah.

"Didalami lebih jauh dengan mengkonfirmasi pada saksi-saksi terkait hal tersebut. Fokus pada penyidikan perkara tanah di Munjul ini namun tidak lepas dari latar belakang peruntukan juga perlu digali lebih jauh," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (12/8).

Penyidik komisi antirasuah sebelumnya memeriksa mantan Pelaksana harian (Plh) Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Riyadi. Penyidik mendalami keterkaitan pembelian tanah di Munjul dengan program rumah DP Rp0. KPK mendalami regulasi terkait program rumah tersebut.

KPK sebelumnya juga turut memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. Dia diperiksa terkait pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD, salah satunya untuk pengadaan tanah Munjul. Politikus Partai Gerindra itu juga didalami mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah tersebut lantaran dia diduga mengenal tersangka Rudi Hartono Iskandar.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan tersangka eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Dirut PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. PT Adonara Propertindo juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

Dalam perkara itu, Perumda Sarana Jaya berkerja sama dengan PT Adonara untuk mencari lahan yang dijadikan bank tanah. Proses pembelian tanah di Munjul itu diduga menyalahi aturan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

KPK menduga pengadaan tanah di Munjul tersebut melawan aturan dan hukum. Komisi pemburu koruptor itu menyebutkan tidak ada kajian kelayakan objek tanah dalam pengadaan tersebut. Kemudian, tidak dilakukan kajian appraisal (penilaian). KPK juga menduga ada kongkalikong kesepakatan harga sebelum negosiasi resmi dilakukan. (OL-8)

Baca Juga

Ist

PBB: Ujaran Kebencian Rusak Solidaritas Komunitas Sosial

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:57 WIB
Ujaran kebencian telah menjalar dan merusak kohesi sosial dan merusak pemahaman bersama yang seharusnya ada dalam sebuah komunitas dan...
Dok MI

Kemendagri Ingatkan Penyederhanaan Regulasi untuk Harmonisasi Peraturan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:43 WIB
Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun Perda dan...
Antara

Kabareskrim Instruksikan Pisahkan Laporan Polisi Kasus Indosurya

👤Siti Yona Hukmana 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:28 WIB
Dia mengaku akan menyelidiki secara parsial. Artinya setiap LP akan ditangani secara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya