Minggu 01 Agustus 2021, 16:11 WIB

KPU RI Siapkan Enam Model Varian Surat Suara Simulasi Pemilu 2024

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
KPU RI Siapkan Enam Model Varian Surat Suara Simulasi Pemilu 2024

ANTARA
Ilustrasi - Surat Suara Pemilu.

 

ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan KPU telah membuat enam model varian surat suara yang bisa digunakan untuk pemilu 2024. 

KPU RI, ujarnya, berpikir melakukan penyederhanaan melalui surat suara karena ada permasalahan yang timbul pada pemilu 2019. Permasalahan itu antara lain badan ad hoc yang mengalami kelelahan secara fisik bahkan meninggal karena kerumitan pemilu, dan pemilih yang kesulitan pemilu memberikan suara karena banyaknya surat suara. Itu mengakibatkan tingginya suara tidak sah. Hasil kajian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan surat suara tidak sah pada pemilu 2019 untuk pemilihan presiden sebesar 2,38%, dan untuk pemilihan DPD sebesar 19,02% serta suara tidak sah pada pemilihan legislatif di tingkat DPR RI mencapai 14,2% 

Baca juga: NasDem: Perlu Bangkitkan Semangat Juang Lawan Covid-19

Karenanya, imbuh Evi, KPU RI melakukan kajian dan penelitian juga simulasi di internal mengadakan simulasi mencoba mendesain surat suara dan mengujicoba pada penyelenggara dan sekretariat jenderal di KPU RI. 

"Pada waktu itu kita mempersiapkan enam TPS dengan enam varian pemberian surat suaranya. Pada saat melakukan simulasi tersebut kita melakukan survei kecil yang bisa menjadi langkah ke depan untuk melakukan langkah berikutnya. Kita akan sampaikan pada pembuat UU apabila bisa diterima," ujar Evi dalam diskusi webinar bertajuk "Menyederhanakan Surat Suara Pemilu Serentak", Minggu (1/8).

Dari enam model yang disiapkan, ia menjelaskan, model pertama, dengan menggabungkan lima jenis pemilihan dalam satu surat suara, Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Tata cara pemberian suara dengan menuliskan nomor urut calon pada kolom yang disediakan. Pemilih bisa melihat daftar calon presiden yang disiapkan atau ditampilkan di luar tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan untuk daftar calon legislatif yakni DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota, ditempel di bilik suara. Sehingga pemilih bisa mengenali calon dari daftar partai poltik dan DPD tidak menggunakan foto. 

Model kedua, terang Evi, penggabungan lima jenis pemilihan dalam satu surat suara. Perbedaannya dalam susunan partai politik dan jenis pemilihan legislatif. Metode pemilihannya dengan menuliskan nomor calon pada kolom yang disediakan.

Model ketiga, surat suara DPD dibuat terpisah dari empat pemilihan (presiden, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan metode pemberian suara dengan mencontreng surat suara. Sedangkan model keempat, KPU RI menggabungkan lima jenis pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu surat suara. Pada model ini, foto calon anggota DPD bisa dicantumkan tapi ada keterbatasan hanya 20 foto calon. Adapun tata cara pemilihan dengan menuliskan nomor urut dan nama calon sudah dicantumkan di surat suara. 

Model kelima, memisahkan surat suara DPD dengan surat suara pemilihan presiden, DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota metode. Metode pemilihannya dengan cara mencoblos nomor urut, nama calon dan partai politik. Terakhir, model keenam, sama dengan model kelima tapi pemilihan atau pemberian suara dengan metode mencontreng nomor urut calon dan tanda gambar partai politik. 

Usulan KPU RI mengenai enam varian surat suara tersebut, sambung Evi, rencananya akan dibahas bersama DPR dan pemerintah dalam rapat tim persiapan penyelenggara pemilu 2024. Saat ini, ia mengungkapkan bahwa kelompok kerja (pokja) tim, masih membahas tahapan." Sudah sampai pada pembahasan anggaran tapi belum tuntas karena ada hal-gal yang harus dibicarakan karena saling terkait antara anggaran dengan tahapan," paparnya. (OL-6)

Baca Juga

Ilustrasi

Pemerintah Daerah Ujung Tombak Penyelesaian Masalah HAM

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 18 Oktober 2021, 16:40 WIB
“Kedekatan fisik dan keterikatan pemerintah daerah dengan warga menjadi faktor utama. Itu harus dimanfaatkan dengan dialog yang...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Penyidik KPK Patok Rp10 Miliar untuk Pengembalian Aset Kasus Korupsi

👤Mediaindonesia 🕔Senin 18 Oktober 2021, 16:24 WIB
Robin Pattuju mematok "lawyer fee" Rp10 miliar untuk mengurus permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengembalian aset milik...
MI/ Moh Irfan

Koruptor Rita Widyasari Pernah Didatangi Azis Sambil Membawa Penyidik KPK

👤Mediaindonesia 🕔Senin 18 Oktober 2021, 15:47 WIB
Rita bersaksi untuk dua orang terdakwa, yaitu eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain yang didakwa menerima total...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya