Rabu 28 Juli 2021, 15:55 WIB

Polri Ungkap 33 Kasus Pelanggaran Penjualan Obat Covid-19 dan Tabung Oksigen 

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Polri Ungkap 33 Kasus Pelanggaran Penjualan Obat Covid-19 dan Tabung Oksigen 

Antara
Sejumlah polisi menata tabung oksigen saat penyerahan barang bukti hasil pengungkapan kasus tindak kejahatan.

 

BARESKRIM Polri beserta jajaran polda mengungkap 33 kasus dugaan pelanggaran penjualan obat terapi covid-19 dan tabung oksigen di tengah pelaksanaan PPKM.

Dari total perkara, setidaknya aparat keamanan telah menetapkan 37 orang sebagai tersangka. Adapun pelanggaran itu mencakup penimbunan obat dan tabung oksigen, berikut penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. 

"Sampai saat ini, Polri tangani 33 kasus yang berkaitan dengan penimbunan obat, oksigen dan juga penjualan obat di luar ketentuan HET. Dari 33 kasus di seluruh Indonesia, ada 37 tersangka," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam konferensi pers virtual, Rabu (28/7).

Baca juga: Jokowi Blusukan ke Apotek, Obat untuk Covid-19 Kosong

Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika menjelaskan bahwa juga ditemukan adanya tindakan peredaran tanpa izin edar yang resmi. Pihak kepolisian turut menangkap oknum yang menjual tabung alat pemadam api ringan (APAR). Alat tersebut telah dimodifikasi menjadi tabung oksigen. 

"Ini terkait dengan ada yang jual di atas HET. Ada yang menahan atau menimbun dengan tujuan tertentu. Edarkan tanpa izin edar dan membuat tabung APAR jadi tabung oksigen," ungkap Helmy.

Baca juga: Bongkar Mafia Alkes, Polda Metro Siap Bentuk Tim Khusus

Dari penangkapan itu, pihaknya telah menyita barang bukti 365.876 butir tablet berbagai jenis obat, 62 vial obat terapi dan 48 tabung oksigen. Atas perbuatannya, pelaku yang menjual di atas HET, bakal dijerat Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2008, serta Pasal 62 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 1999.

Sementara itu, pelaku yang menjadikan tabung APAR sebagai tabung oksigen, akan dijerat Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009, serta Pasal 62 Jo Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.(OL-11)

Baca Juga

Antara

Ini Isi Telegram Kapolri Tindak Tegas Anggota yang Berbuat Kekerasan

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 18 Oktober 2021, 20:18 WIB
Ada 11 perintah Kapolri terhadap para Kapolda. Salah satunya menindak tegas anggota yang kedapatan melakukan tindakan represif terhadap...
MI/Susanto

Waspadai Pemerasan Berkedok Surat Kabar Berlogo Mirip KPK

👤Mediaindonesia 🕔Senin 18 Oktober 2021, 20:10 WIB
Ali mengatakan KPK menerima informasi mengenai beredarnya surat kabar berlogo menyerupai logo KPK yang digunakan untuk melakukan pemerasan...
MI/Susanto

KPU Berharap Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 tak Beririsan

👤Mediaindonesia 🕔Senin 18 Oktober 2021, 19:52 WIB
Beban kerja penyelenggara pemilu dan pilkada juga tidak menumpuk, dan tidak terlalu...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya