Harga Gabah Anjlok, DPR Desak Pemerintah Lakukan Intervensi Saat Pandemi

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani. Bahkan pada Bulan April 2021 lalu harga gabah mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Atas situasi ini, Johan menyatakan, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemi untuk membangun rakyat terutama petani agar pasokan melimpah di tengah panen raya dapat tetap menguntungkan petani dan stabilitas harga gabah bisa terjamin.

"Saat ini terjadi surplus yang besar karena sejumlah sentra produksi telah memasuki masa panen dan kenyataannya harga gabah kering panen (GKP) masih tertahan di bawah harga pembelian pemerintah,” ujar Johan dalam berita rilisnya, Jumat (16/7/2021)..

Politikus PKS ini mengungkapkan, perbandingan rata-rata harga gabah pada Juni 2021 dengan tahun sebelumnya pada Juni 2020 lalu menunjukkan kurva penurunan, yakni di tingkat petani untuk kualitas GKP turun sebesar 3,7% dan untuk gabah kering giling (GKG) mengalami turun drastis sebesar 15,08 persen.

"Demikian juga dengan gabah luar kualitas mengalami penurunan sebesar 5,3 persen," urainya.

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat ini mendorong pemerintah memperbaiki paket kebijakan harga dasar gabah/beras pembelian pemerintah sebagai suatu kebijakan strategis pada masa pandemi untuk menstabilkan harga gabah di setiap wilayah sepanjang tahun.

"Karena realitas di lapangan selalu ditemukan bahwa harga gabah di tingkat petani maupun di penggilingan selalu lebih rendah dari harga pembelian pemerintah. Insiden anjloknya harga gabah selalu terjadi pada saat musim panen, yang hal ini berakibat merugikan petani pada masa pandemi ini," tegas Johan.

Ia mendesak agar pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan melalui kajian yang mendalam untuk membela kepentingan petani agar tidak dirugikan.

"Pada umumnya petani menjual gabah dalam bentuk GKP dan jarang dalam bentuk GKG maupun beras. Maka seharusnya konstruksi kebijakan pembelian pemerintah diprioritaskan untuk pembelian GKP sebagai instrument penyangga harga gabah petani agar harganya selalu stabil," ucapnya.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah agar konsisten melarang impor beras tatkala produksi domestik meningkat tajam karena menurutnya sikap tegas pelarangan impor beras dapat bermanfaat untuk meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.

"Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petani adalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani," papar Johan. 

Ia berpandangan, saat ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuka pasar beras domestik sehingga harga beras yang saat ini cukup tinggi di pasar dunia dapat ditransmisikan hingga harga gabah petani dapat mengalami peningkatan. 

"Selain itu saya berpendapat bahwa pemerintah mesti mewajibkan Bulog bahwa beras yang disalurkan dalam program Bansos pada masa pandemi ini haruslah beras dari pengadaan dalam negeri yang berasal dari hasil operasi pembelian gabah petani secara signifikan," tutup Johan Rosihan. (RO/OL-09)