Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
WAKIL Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, sangat menyambut baik terhadap usulan pemanfaatan Kompleks Parlemen (Gedung MPR/DPR/DPD RI) sebagai rumah sakit pendukung darurat dalam mengobati pasien Covid-19.
Dalam keterangan pers, Senin (12/7/2021), Menurut Sultan, dengan kondisi darurat seperti saat ini semua fasilitas yang dimiliki negara, termasuk komplek parlemen beserta seluruh fasiltas yang ada di dalamnya dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk menangani persoalan Covid-19.
"Keselamatan rakyat adalah hal utama yang mesti kita pikirkan pada saat ini. Semua pihak, semua kemampuan, semua sumber daya, semua potensi dan semua fasilitas yang kita miliki wajib kita fungsikan dalam melawan Pandemi Covid-19", ujarnya.
Senator muda asal Bengkulu tersebut juga menjelaskan bahwa saat ini kondisi rumah sakit sudah over capacity, sementara tiap detik jumlah pasien terinfeksi terus bertambah. Dan hal ini tentu sangat berpengaruh secara langsung terhadap keselamatan pasien.
"Ya, saya berharap agar bisa disegerakan bagaimana Kompleks Parlemen Senayan dapat dialih fungsikan menjadi rumah sakit darurat khusus Covid-19," jelasnya.
"Sebab kasus infeksi bahkan sampai menyebabkan kematian kita saat ini sangat tinggi, dan salah satu penyebabnya adalah tidak tertampungnya mereka (pasien terinfeksi) untuk dapat dirawat dirumah sakit dan mendapatkan penanganan khusus," ungkap Sultan.
Sultan juga membeberkan bahwa per tiap waktu yang berjalan bagi pasien penderita Covid-19 sangat berharga jika dalam penanganan yang tepat. Dan hal itu sangat berpengaruh terhadap tingkat keselamatan seorang pasien.
Sementara itu, Sultan sangat yakinbahwa semua pihak di lingkungan internal komplek parlemen (MPR/DPR/DPD RI) pasti mendukung jika hal ini diberlakukan. Terkait hal ini, pimpinan DPD RI akan segera berkoordinasi kepada Ketua DPR bersama Ketua MPR.
"Saya akan segera berkoordinasi kepada pimpinan DPR dan MPR mengenai hal ini. Dan saya juga sangat yakin seluruh anggota parlemen, khususnya DPD RI pasti sangat mendukung wacana ini. Sebab kita semua menyadari bahwa gedung beserta seluruh fasilitas yang ada disana merupakan milik rakyat. Jadi memang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat," jelas Sultan.
Disinggung masalah prasyarat yang harus dipenuhi agar gedung parlemen dapat menjadi rumah sakit darurat Covid-19, Sultan yang juga mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut menyampaikan bahwa dalam keadaan darurat kita tidak bisa menggunakan standar maksimum yang ideal.
"Saya kira Kompleks Parlemen sudah sangat layak dan representatif untuk dijadikan rumah sakit penanganan Covid-19, apalagi dalam situasi darurat seperti pada saat ini. Jika hal ini telah disetujui Kemenkes, tinggal lagi selanjutnya diatur penguatan hal-hal tekhnis dan non tekhnis lainnya agar bisa dijalankan optimal," tutup Sultan. (RO/OL-09)
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
DPRD : RSUD tidak Boleh Menolak Pasien BPJS Kesehatan
Dengan menyandang nama Nusantara, lanjut Imas, menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pelayanan kesehatan yang mencakup masyarakat lebih luas tanpa membeda-bedakan
BANYAK penyakit akibat kerja saat ini tetapi belum dilaporkan. Karenanya, RS Umum Pekerja diharapkan menjadi menjalankan pelayanan yang cepat, inklusif, dan profesional.
Seminar dan Workshop Perumahsakitan PERSI Wilayah DKI Jakarta ke-5 & IRSJAM Expo 2025 dibuka Selasa (24/6) di Jakarta.
Polisi menyebut pelaku, Vance Luther Boelter, 57, masih buron dan diyakini menyamar sebagai aparat kepolisian saat melakukan aksinya.
Tersangka penembakan, Vance Boelter 57, saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buruan utama aparat penegak hukum.
PPP memang harus kembali masuk parlemen karena untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi sejak mengikuti kontestasi pemilihan legislatif saat Orde Baru.
PARLEMEN Spanyol meloloskan sebuah mosi tidak mengikat pada Selasa (20/5) yang mendesak pemerintah untuk menerapkan embargo senjata terhadap Israel.
Forum PUIC ke-19 menghasilkan 'Deklarasi Jakarta' yang memuat resolusi yang harus diadopsi seluruh parlemen negara OKI atau anggota PUIC.
KOMISIONER Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyatakan Uni Eropa prihatin mendalam atas gangguan dan kekerasan yang terjadi di parlemen Serbia, pada Rabu (5/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved