Jumat 25 Juni 2021, 20:00 WIB

Tanpa Penindakan, Temuan PPATK Tak Bantu Perbaikan Papua

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Tanpa Penindakan, Temuan PPATK Tak Bantu Perbaikan Papua

Ilustrasi
Anggaran negara

 

PELAKSANA Tugas Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman menilai 82 dugaan penyimpangan APBD juga dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat perlu ditindaklanjuti. Tanpa penegakan hukum, temuan itu tidak akan memperbaiki kesejahteraan dan pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"KPPOD memberikan apresiasi kepada PPATK ketika memberi perhatian khusus bagi Papua dan Papua Barat. Pekerjaan rumahnya ialah apakah Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK ditindaklanjuti aparat penegak hukum atau tidak," ungkapnya kepada Media Group News, Jumat (25/6).

Menurut dia penegak hukum mesti mendalami LHA PPATK. Penindakan yang bertujuan menimbulkan efek jera mutlak menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukum.

Selain itu, kata dia, langkah pencegahan penyimpangan juga perlu dilakukan. Dengan sinergi penindakan dan pencegahan, dana triliunan rupiah untuk dua provinsi paling timur itu dapat berangsur mencapai sasaran.

"Selain melakukan analisis keuangan di Papua, perlu asistensi teknisnya soal pelatihan dan pendidikan terhadap stakeholder di dua provinsi itu," pungkasnya.

Sebelumnya Kepala PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan PPATK memberikan perhatian khusus kepada Papua dan Papua Barat karena berdasaekan pendekatan berbasis resiko atau risk base approach. Parameternya berupa indikator keamanan, situasi politik dan masalah ekonomi yang rendah.

Baca juga : Covid-19 Melonjak, Moeldoko: Kita Hadapi Cobaan Berat

"Nah dalam kesempatan ini dua hal yang sangat menonjol bahwa yang terkait dengan Papua itu. Pertama situasi keamanannya yang nampaknya masih tetap rawan dan yang kedua terkait masalah indikator ekonomi yang menurut kita agak mengkhawatirkan kalau dilihat," jelasnya.

APBD Papua secara keseluruhan itu cukup besar. Rata-rata itu ada di atas Rp.14 triliun dan dana otonomi khusus (Otsus) juga di atas Rp.8 triliun.

Sementara, kata Dian, statistik kemiskinan di Papua dan Papua Barat, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 9,41% dengan Papua sekitar 27,5% dan Papua Barat sekitar 22,17%.

"Hasil analisis yang kami lakukan dan hasil pemeriksaan yang kami lakukan memang mengindikasikan cukup maraknya yang kita duga dengan kegiatan-kegiatan berbau korupsi. Kita tentu saja istilah PPATK yang biasa digunakan sebagai transaksi keuangan mencurigakan," paparnya.

Secara total PPATK telah menyampaikan temuan itu ke aparat penegak hukum mulai KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dengan 82 hasil analisis. "Ini melibatkan 52 orang oknum yang terkait dengan penelitian dan analisis kita itu.Ada beberapa kelompok yang terlibat (klasifikasi 52 orang) terkait pejabat politik daerah, pejabat birokrasi daerah, vendor, rekanan pemerintah daerah, ada juga yayasan, organisasi masyarakat dan individu," pungkasnya. (OL-2)

 

Baca Juga

Antara

Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Diperiksa Terkait Korupsi Masjid Sriwijaya

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 29 Juli 2021, 21:16 WIB
Alex disebut telah menerima uang sebesar Rp2,343 miliar dan Rp300 juta untuk biaya swe...
MI/Ramdani

Jimly Asshiddiqie Sebut Koruptor Masjid Sriwijaya Biadab

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 29 Juli 2021, 21:04 WIB
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan telah menersangkakan enam orang, empat di antaranya telah diseret ke meja...
Antara

Menkumham: PPKM untuk Lindungi Rakyat, bukan Mengekang

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 Juli 2021, 18:55 WIB
Yasonna pun meminta seluruh masyarakat untuk mendukung kebijakan PPKM. Sehingga, laju penyebaran covid-19 di Tanah Air dapat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Atletik Jadi Lumbung Medali

SALAH satu cabang olahraga yang akan sangat menarik untuk disaksikan di Olimpiade 2020 ialah atletik.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya