Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PELAKSANA Tugas Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman menilai 82 dugaan penyimpangan APBD juga dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat perlu ditindaklanjuti. Tanpa penegakan hukum, temuan itu tidak akan memperbaiki kesejahteraan dan pembangunan di Bumi Cendrawasih.
"KPPOD memberikan apresiasi kepada PPATK ketika memberi perhatian khusus bagi Papua dan Papua Barat. Pekerjaan rumahnya ialah apakah Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK ditindaklanjuti aparat penegak hukum atau tidak," ungkapnya kepada Media Group News, Jumat (25/6).
Menurut dia penegak hukum mesti mendalami LHA PPATK. Penindakan yang bertujuan menimbulkan efek jera mutlak menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukum.
Selain itu, kata dia, langkah pencegahan penyimpangan juga perlu dilakukan. Dengan sinergi penindakan dan pencegahan, dana triliunan rupiah untuk dua provinsi paling timur itu dapat berangsur mencapai sasaran.
"Selain melakukan analisis keuangan di Papua, perlu asistensi teknisnya soal pelatihan dan pendidikan terhadap stakeholder di dua provinsi itu," pungkasnya.
Sebelumnya Kepala PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan PPATK memberikan perhatian khusus kepada Papua dan Papua Barat karena berdasaekan pendekatan berbasis resiko atau risk base approach. Parameternya berupa indikator keamanan, situasi politik dan masalah ekonomi yang rendah.
Baca juga : Covid-19 Melonjak, Moeldoko: Kita Hadapi Cobaan Berat
"Nah dalam kesempatan ini dua hal yang sangat menonjol bahwa yang terkait dengan Papua itu. Pertama situasi keamanannya yang nampaknya masih tetap rawan dan yang kedua terkait masalah indikator ekonomi yang menurut kita agak mengkhawatirkan kalau dilihat," jelasnya.
APBD Papua secara keseluruhan itu cukup besar. Rata-rata itu ada di atas Rp.14 triliun dan dana otonomi khusus (Otsus) juga di atas Rp.8 triliun.
Sementara, kata Dian, statistik kemiskinan di Papua dan Papua Barat, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 9,41% dengan Papua sekitar 27,5% dan Papua Barat sekitar 22,17%.
"Hasil analisis yang kami lakukan dan hasil pemeriksaan yang kami lakukan memang mengindikasikan cukup maraknya yang kita duga dengan kegiatan-kegiatan berbau korupsi. Kita tentu saja istilah PPATK yang biasa digunakan sebagai transaksi keuangan mencurigakan," paparnya.
Secara total PPATK telah menyampaikan temuan itu ke aparat penegak hukum mulai KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dengan 82 hasil analisis. "Ini melibatkan 52 orang oknum yang terkait dengan penelitian dan analisis kita itu.Ada beberapa kelompok yang terlibat (klasifikasi 52 orang) terkait pejabat politik daerah, pejabat birokrasi daerah, vendor, rekanan pemerintah daerah, ada juga yayasan, organisasi masyarakat dan individu," pungkasnya. (OL-2)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved