Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH pusat berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Komitmen tersebut pun ditunjukkan dengan kembali diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk LKPP periode 2020.
Dalam sambutannya pada acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2020 dan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) II tahun 2020, serta penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2020, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 25 Juni 2021, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi kinerja BPK di tengah situasi sulit akibat pandemi.
"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 dengan tepat waktu. Alhamdulillah opininya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar Jokowi.
Baca juga : NasDem: Pertemuan Sekjen Parpol Koalisi Pertegas Dukungan ke Pemerintah
Kepala negara berpandangan bahwa WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa mencapai predikat itu bukanlah tujuan akhir.
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," jelasnya.
Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan counter cyclical, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur.
"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," imbuhnya. (OL-2)
Dalam beleid yang diteken Presiden pada 25 Januari 2019 itu, ia memerintahkan kementerian dan lembaga negara terkait melakukan percepatan peningkatan prestasi sepak bola.
Inpres itu diharapkan menjadi formula jitu untuk meningkatkan prestasi sepak bola di Indonesia.
Jokowi menyebut keberhasilan Indonesia menjadi juara Piala AFF U-22 menunjukkan kekuatan harmoni Tim Garuda Muda.
Presiden menyebut bonus tambahan itu tak cuma diberikan kepada pemain. Pelatih dan ofisial Timnas juga mendapatkannya.
Sudah sejak 1991, Indonesia gagal meraih medali emas sepak bola dari ajang SEA Games.
Bansos yang disalurkan itu berupa, bansos non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra.
Bupati Bandung Dadang Supriatna, mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukur atas pencapaian Pemkab Bandung meraih Opini WTP 8 kali berturut-turut.
Pencapaian opini WTP merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Sukabumi, terutama mengelola keuangan daerah dengan baik dan akuntabel.
Komitmen dan kinerja optimal sudah dilakukan oleh Pemkab Ciamis dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Raihan ke 9 kalinya secara berturut-turut dimulai pada 2015.
WTP merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Pentingnya mempertahankan WTP, lanjut Anies, akan berpengaruh pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada seluruh jajaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved