Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar didaulat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) periode 2021-2026. Pendaulatan itu didasarkan pada hasil Musyawarah Nasional MIPI ke-VII yang berlangsung secara luring dan daring (5/6).
"Saya hari ini didaulat dan diberi kesempatan untuk memimpin organisasi ini. Tentu saya bersama dengan tim pengurus yang baru akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Bagaimana mengembangkan organisasi sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan tantangan," ungkapnya seusai menyampaikan pidato sambutan.
Bahtiar tidak menutup mata saat pendaulatannya masih dalam suasana pandemi. Justru itu, ia mengidekan untuk melakukan beberapa penyesuaian dan pengembangan.
"Saat ini masih pandemi kan? Tentu nanti ada pelibatan teknologi, webinar mungkin akan kita perkuat. Bisa metode podcast. Kalau perlu tiap minggu kita seminar virtual," tandasnya.
Menurutnya, ada banyak hal yang dilakukan MIPI. Sejalan dengan semangat organisasi yang mendasarkan diri pada semangat ilmu pengetahuan.
"Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, riset-riset. Termasuk penulisan jurnal," tambahnya.
Kondisi saat ini yang tidak banyak melahirkan ilmuwan produktif juga menjadi sorotan MIPI.
"Sekarang tidak banyak lagi ilmuwan produktif, ilmu pemerintahan terutama. Tentu itu kerisauan tersendiri bagi MIPI," tambahnya.
Ditambah lagi, saat ini ruang publik tidak begitu bergairah dengan aktivitas diskusi berbasis ilmu pengetahuan. Kondisi itu membutuhkan kehadiran para ilmuwan, sehingga diskusi ruang publik pun berbasiskan ilmu pengetahuan.
"Saya berpandangan diskusi ruang publik hari ini secara pengetahuan agak kering. Jadi kebanyakan yang praktis-praktis. Pertarungan gagasan agak kurang dalam," tandasnya.
Bagi Bahtiar, bergiat di MIPI tak beda dengan aktivitas sosial lain. Hanya saja, MIPI lebih mendasarkan kerja pada bidang keilmuan khusus yakni ilmu pemerintahan.
"Ini adalah kegiatan sosial sebenarnya yang bergerak di bidang keilmuan, pengembangan ide, gagasan di dunia pemerintahan. Saya kira ini akan lebih banyak lagi saya sampaikan dengan pengurus yang baru," pungkasnya. (OL-8)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved