Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar didaulat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) periode 2021-2026. Pendaulatan itu didasarkan pada hasil Musyawarah Nasional MIPI ke-VII yang berlangsung secara luring dan daring (5/6).
"Saya hari ini didaulat dan diberi kesempatan untuk memimpin organisasi ini. Tentu saya bersama dengan tim pengurus yang baru akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Bagaimana mengembangkan organisasi sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan tantangan," ungkapnya seusai menyampaikan pidato sambutan.
Bahtiar tidak menutup mata saat pendaulatannya masih dalam suasana pandemi. Justru itu, ia mengidekan untuk melakukan beberapa penyesuaian dan pengembangan.
"Saat ini masih pandemi kan? Tentu nanti ada pelibatan teknologi, webinar mungkin akan kita perkuat. Bisa metode podcast. Kalau perlu tiap minggu kita seminar virtual," tandasnya.
Menurutnya, ada banyak hal yang dilakukan MIPI. Sejalan dengan semangat organisasi yang mendasarkan diri pada semangat ilmu pengetahuan.
"Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, riset-riset. Termasuk penulisan jurnal," tambahnya.
Kondisi saat ini yang tidak banyak melahirkan ilmuwan produktif juga menjadi sorotan MIPI.
"Sekarang tidak banyak lagi ilmuwan produktif, ilmu pemerintahan terutama. Tentu itu kerisauan tersendiri bagi MIPI," tambahnya.
Ditambah lagi, saat ini ruang publik tidak begitu bergairah dengan aktivitas diskusi berbasis ilmu pengetahuan. Kondisi itu membutuhkan kehadiran para ilmuwan, sehingga diskusi ruang publik pun berbasiskan ilmu pengetahuan.
"Saya berpandangan diskusi ruang publik hari ini secara pengetahuan agak kering. Jadi kebanyakan yang praktis-praktis. Pertarungan gagasan agak kurang dalam," tandasnya.
Bagi Bahtiar, bergiat di MIPI tak beda dengan aktivitas sosial lain. Hanya saja, MIPI lebih mendasarkan kerja pada bidang keilmuan khusus yakni ilmu pemerintahan.
"Ini adalah kegiatan sosial sebenarnya yang bergerak di bidang keilmuan, pengembangan ide, gagasan di dunia pemerintahan. Saya kira ini akan lebih banyak lagi saya sampaikan dengan pengurus yang baru," pungkasnya. (OL-8)
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved