Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar didaulat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) periode 2021-2026. Pendaulatan itu didasarkan pada hasil Musyawarah Nasional MIPI ke-VII yang berlangsung secara luring dan daring (5/6).
"Saya hari ini didaulat dan diberi kesempatan untuk memimpin organisasi ini. Tentu saya bersama dengan tim pengurus yang baru akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Bagaimana mengembangkan organisasi sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan tantangan," ungkapnya seusai menyampaikan pidato sambutan.
Bahtiar tidak menutup mata saat pendaulatannya masih dalam suasana pandemi. Justru itu, ia mengidekan untuk melakukan beberapa penyesuaian dan pengembangan.
"Saat ini masih pandemi kan? Tentu nanti ada pelibatan teknologi, webinar mungkin akan kita perkuat. Bisa metode podcast. Kalau perlu tiap minggu kita seminar virtual," tandasnya.
Menurutnya, ada banyak hal yang dilakukan MIPI. Sejalan dengan semangat organisasi yang mendasarkan diri pada semangat ilmu pengetahuan.
"Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, riset-riset. Termasuk penulisan jurnal," tambahnya.
Kondisi saat ini yang tidak banyak melahirkan ilmuwan produktif juga menjadi sorotan MIPI.
"Sekarang tidak banyak lagi ilmuwan produktif, ilmu pemerintahan terutama. Tentu itu kerisauan tersendiri bagi MIPI," tambahnya.
Ditambah lagi, saat ini ruang publik tidak begitu bergairah dengan aktivitas diskusi berbasis ilmu pengetahuan. Kondisi itu membutuhkan kehadiran para ilmuwan, sehingga diskusi ruang publik pun berbasiskan ilmu pengetahuan.
"Saya berpandangan diskusi ruang publik hari ini secara pengetahuan agak kering. Jadi kebanyakan yang praktis-praktis. Pertarungan gagasan agak kurang dalam," tandasnya.
Bagi Bahtiar, bergiat di MIPI tak beda dengan aktivitas sosial lain. Hanya saja, MIPI lebih mendasarkan kerja pada bidang keilmuan khusus yakni ilmu pemerintahan.
"Ini adalah kegiatan sosial sebenarnya yang bergerak di bidang keilmuan, pengembangan ide, gagasan di dunia pemerintahan. Saya kira ini akan lebih banyak lagi saya sampaikan dengan pengurus yang baru," pungkasnya. (OL-8)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved