Minggu 30 Mei 2021, 10:13 WIB

Pemerintah Harus Tegas Sikapi Antigen Daur Ulang di Kualanamu

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pemerintah Harus Tegas Sikapi Antigen Daur Ulang di Kualanamu

DOK DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi.

 

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Intan Fauzi meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai regulator, tegas dalam menyikapi temuan penggunaan antigen daur ulang oleh oknum eks pegawai Kimia Farma Diagnostik (KFD) di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, April 2021 lalu. 

“Harus ada ketegasan dari Kemenkes, karena biar bagaimanapun Kemenkes adalah regulator, dan ini bukan masalah kecil,” tegas Intan saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI yang menggali informasi penyalahgunaan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, Jumat (28/5/2021).

Politisi Fraksi PAN ini melanjutkan, penggunaan kembali alat swab antigen meskipun sudah didaur ulang sangat berbahaya, karena terdapat banyak bakteri, virus, dan sumber penyakit lainnya ada pada alat tersebut.

Baca Juga: Pemakaian Alat Uji Covid-19 Bekas di Kualanamu Sejak Akhir 2020

“Setelah nanti ada investigasi dari polisi, apa ganti rugi buat korban? Jangan enak begitu saja, karena korban ini bisa terpapar bakteri, terpapar virus, bukan hanya hasilnya yang positif, namun juga berbagai penyakit,” tuturnya.

Menurutnya, temuan yang ada di Bandara Internasional Kualanamu ini runtutannya panjang dan bukan sekedar permasalahan konsumen saja. Karena kalau ini hanya masalah konsumen, ancaman 2 tahun dengan denda sebesar Rp5 miliar itu masih terbilang kecil.

''Ini adalah kejahatan pidana besar, karena dilakukan dengan sengaja. Mencuci dan sebagainya, cara membuka tidak sembarangan, sehingga bisa dipakai lagi dan terlihat seakan-akan baru,” urai Politisi dapil Jawa Barat VI itu. (RO/OL-10)

Baca Juga

MI/Adi Maulana Ibrahim

Prabowo: Militer UEA Berbasis Pemuda-Pemudi Negara

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 30 Juni 2022, 11:34 WIB
Prabowo mendatangi UEA untuk kunjungan kerja dan menyempatkan berkunjung ke Zayed Military University di Abu...
Ist/DPR

DPR: Pemekaran DOB Tiga Provinsi di Papua Didanai APBN

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 30 Juni 2022, 10:43 WIB
Guspardi Gaus menepis kekhawatiran dari pakar otonomi daerah yang menyangsikan pembentukan tiga provinsi baru di Papua bisa menjadi daerah...
MI/ Moh Irfan

Gelar Paripurna, Tidak Ada Agenda Pengesahan Revisi KUHP

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Kamis 30 Juni 2022, 10:31 WIB
Rapat Paripurna DPR kali ini mengambil keputusan pengesahan sejumlah provinsi baru. Namun tidak ada pengesahan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya