Kamis 27 Mei 2021, 13:59 WIB

Presiden: Jangan Hambat Kinerja Pengawas

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Presiden: Jangan Hambat Kinerja Pengawas

Dok BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko meminta seluruh kementerian/lembaga negara serta pemerintah daerah untuk tidak menghambat kinerja Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Mereka harus diberikan ruang untuk bisa bekerja secara independen dan profesional.

"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan daerah untuk memberikan akses dan informasi yang akurat kepada BPKP dan APIP. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan karena kerja kementerian/lembaga lambat, BPKP dan APIP juga jadi terhaambat. Ini banyak terjadi," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).

Ia juga menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang dikeluarkan BPKP harus segera ditindaklanjuti.

Baca juga : Moeldoko: Nasib 75 Pegawai tidak Lolos TWK Wewenang KPK

Tuntaskan persoalan sampai ke akarnya sehingga masalah serupa tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya.

"Sering kali, sudah tahu salah tapi tetap diulang-ulang setiap tahun. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," tegas mantan wali kota Solo itu.

Ia pun menjelaskan bahwa peran BPKP adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Bukan untuk menakut-nakuti atau mencari-cari kesalahan kementerian/lembaga dan pemda.

"Seluruh pihak harus memahami hal ini. Di masa sulit seperti sekarang, kita harus bekerja cepat, perkuat koordinasi, perkuat sinkronisasi, perkuat check and balance, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki, agar program-progran pemerintah berjalan efektif dan masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya," pungkas Jokowi. (OL-2)

 

Baca Juga

Thinkstock

Ayo Sadari Bahaya Femisida di Indonesia

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 27 November 2021, 09:30 WIB
Femisida banyak dipahami sebagai pembunuhan yang menargetkan satu atau lebih perempuan hanya karena jenis kelamin/gender...
DOK DPR RI

Komisi VII Himpun Data Produksi Gula dalam Negeri

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 08:06 WIB
Komisi VII DPR RI menilai perlu ada ketentuan batas minimal penggunaan bahan baku raw sugar produk dalam negeri untuk memproduksi gula...
DOK DPR RI

Cegah Varian Baru Covid, Sufmi Dasco Nilai Perlu Pembatasan Perjalanan dari Afsel

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 07:42 WIB
Dasco meminta Pemerintah Indonesia juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi para pelancong Indonesia yang kembali dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya