Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah turun tangan dalam mempercepat progam vaksinasi Covid-19. Dengan digenjotnya program vaksinasi, kekebalan kelompok dapat segera dicapai.
"Vaksinasi tak hanya diserahkan pada Kepala Dinas, tapi perlu dipimpin langsung oleh para kepala daerah. Di beberapa daerah kami cek itu semua diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan, sehingga ketika menemukan hambatan di lapangan itu di luar kewenangannya," ujar Mendagri seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Dalam Negeri, Kamis (20/5).
Baca juga: Kepala Daerah Wajib Patuhi SE Mendagri yang Melarang Open House
Keterlibatan langsung kepala daerah, imbuhnya, sangat penting karena mereka memiliki kewenangan penuh di daerah. Kepala daerah, tegas dia, harus memiliki skenario dalam menjalankan program vaksinasi di daerah masing-masing ssbab setiap daerah memiliki situasi dan kondisi lapangan yang berbeda-beda.
"Kita harus mempercepat penyuntikan untuk mencapai kekebalan kelompok secepat mungkin. Jadi mohon betul kepala daerah memiliki skenario dan tolong pimpin langsung," tegasnya.(OL-5)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Persertanya adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retret gelombang pertama seperti Gubernur Bali.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved