WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan ada sejumlah target dalam berbagai bidang yang ia bawahkan antara lain ekonomi dan keuangan syariah, reformasi birokrasi, percepatan pembangunan serta kesejahteraan yang aman dikejar pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia menjelaskan, untuk bidang ekonomi dan keuangan syariah pada akhir 2024, ia berharap telah terbangun ekosistem solid bagi pengembangan industri halal, keuangan dan dana sosial syariah, serta tumbuh dan berkembangnya usaha syariah.
"Kawasan industri halal yang telah ditetapkan. Sudah harus beroperasi dalam mendukung kita sebagai pemain global produk halal," ujarnya dalam acara Halal Bihalal di lingkungan Sekretariat Wapres, yang digelar secara daring, Rabu (19/5).
Wapres menambahkan, untuk bidang pengentasan kemiskinan, pemerintah menargetkan adanya penurunan angka kemiskinan sebagaimana tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk itu, imbuh dia, diperlukan reformasi perlindungan sosial dan pemberdayaan rumah tangga dalam meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Adapun prasyarat dalam melakukan reformasi perlindungan sosial adalah tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis rumah tangga dan data terpadu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Data terpadu UMKM penting mengingat banyaknya anggota rumah tangga miskin dan rentan yang bekerja untuk UMKM ataupun sebagai pemilik UMKM," terang Wapres.
Baca juga : Ketua Komite 1 DPD RI Apresiasi Kapolri Baru Tuntaskan 1.864 Kasus
Dipaparkannya, untuk bidang UMKM, peningkatan produktivitas dilakukan upaya pemberdayaan melalui peningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, juga mendorong lembaga keuangan agar ramah UMKM, serta perbaikan ekosistem pendukungnya.
"Pada akhir pemerintahan, UMKM termasuk yang bergerak di bidang produk halal, sudah harus berkembang sebagai penopang perekonomian nasional," harap Wapres.
Ia juga menyoroti bidang reformasi birokrasi. Ditargetkan, pada akhir pemerintahan sudah harus terbangun birokrasi yang efisien dan efektif yaitu birokrasi yang minim struktur tapi kaya fungsi, lentur, responsif, dan akuntabel, serta mampu berkolaborasi lintas lembaga untuk memberikan layanan pada masyarakat.
Dalam bidang percepatan pembangunan kesejahteraan khusus untuk Papua dan Papua Barat, Wapres menekankan pada rencana aksi yang mampu memberikan manfaat nyata dan memperkuat rasa saling percaya serta persatuan nasional.
"Saya juga berencana melakukan kunjungan ke Papua dan Papua Barat segera setelah Rencana Aksi tersebut mendapatkan pengesahan dari presiden," ucap Wapres.
Selain itu, Wapres menyampaikan rencana pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Untuk mewujudkan hal itu, menurutnya pemerintah perlu menuntaskan program persiapan sarana prasarana pendukung dan kampanye bagi terpilihnya Indonesia. (OL-2)
