WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai fenomena arogansi warga terhadap petugas di jalan harus ditindak tegas. Meterai dan permintaan maaf bukan cara menyelesaikan masalah.
"Harus ada hukuman keras agar masyarakat juga bisa lebih menuruti aturan dan menghargai petugas yang bekerja. Hukumannya bisa dengan kerja sosial atau dipenjara saja," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Selasa (18/5).
Sahroni mengatakan, penyelesaian dengan tanda tangan di atas meterai tidak memberikan efek jera. Hal itu dinilai mencoreng hukum di Indonesia.
Baca juga: Legislator Nilai Pemerintah Gagal Jalankan Larangan Mudik
Politikus Partai NasDem itu meminta polisi untuk memberikan sanksi berupa hukuman berat terhadap masyarakat yang memaki petugas. Sehingga, fenomena tersebut tidak terus terulang.
"Saya khawatir harga diri hukum Indonesia jadi jatuh di mata publik, aparat tidak dihargai," ujar Sahroni.
Sahroni menyayangkan tindakan masyarakat memaki petugas yang tengah menjalankan tugas dan berujung viral. Terlebih, arahan petugas untuk kebaikan publik.
"Saya geram sekali melihat fenomena yang banyak terjadi akhir-akhir ini, masyarakat melawan polisi yang sedang bertugas," ujar Sahroni.
Sejumlah video arogansi masyarakat yang tidak terima terjaring operasi penyekatan viral di media sosial. Mereka adalah Hesti Hestiana dan Rahminto yang memaki petugas Polres Sukabumi
Keduanya meminta maaf atas kata-kata kasar yang dilontarkan saat terjaring operasi penyekatan. Pelaku mengakui kesalahan mereka dan menyesal karena terbawa emosi saat diminta putar balik.
Pelaku yang memaki petugas lainnya yakni Gustuti Rohmawati juga viral di media sosial. Ia nekat memaki sejumlah aparat gabungan di pos penyekatan Simpang Tiga Ciwandan, Jalan Lingkar Selatan (JLS), Cilegon, Banten.
Menyesal dengan perbuatannya, Gustuti akhirnya melontarkan permintaan maaf. Ia juga mengaku salah karena tidak bisa memenuhi persyaratan perjalanan yang diminta petugas sesuai dengan aturan larangan mudik Lebaran 2021. (OL-1)
