Insiden Nanggala 402, BPK Diminta Audit Alutsista TNI

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai perlu mengaudit alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI. Tujuannya untuk menelisik kesesuaian perencanaan dengan realisasi anggaran belanja sistem pertahanan negara.

"Saya minta BPK turun," tegas pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie pada webinar bertajuk Mengungkap Sebab Malapetaka KRI Nanggala, Minggu, (25/4).

Menurut dia, BPK bisa menelusuri mulai dari tahapan perawatan, perbaikan and operasional (MRO). Pada bagian ini, akan diketahui bagaimana proses sebuah alutista itu dirawat.

Dia mengatakan saat ini ditemukan komponen alutsista yang non-original atau abal-abal. Jika komponen rusak diganti dengan yang abal-abal, bisa berakibat fatal.

Subsunk atau tenggelamnya KRI Nanggala-402 perlu jadi pemantik bagi semua pihak untuk lebih memerhatikan kondisi alutsista. Kementerian Pertahanan utamanya yang perlu merancang road map alustista. Sehingga, pembelanjaan alutsista bisa terukur dan sesuai kontrak dengan perusahaan penyedia.

Baca juga : Presiden Jokowi: Tragedi Nanggala 402 adalah Duka Bangsa

"Road map akan menentukan mau belanja apa, mau dibawa ke mana itu belanjaan atau alutsista, seberapa jauh," tegasnya.

Selain itu, Connie mengatakan kapal selam dibentuk untuk beroperasi senyap di bawah laut sehingga sulit untuk dideteksi dan dievakuasi. Dengan begitu misi penyelamatan 53 awak Nanggala 402 sangat berat dijalankan.

"Kalau pun bisa ditolong, itu susah sekali. Kapal penjemput awak itu enggak mudah menghadapi arus. Apalagi ditolong pun ada risiko arus," jelas Connie.

Pencarian KRI Nanggala-402 di perairan utara Bali telah dinaikkan fasenya dari submiss (hilang posisi) menjadi subsunk (surut, tenggelam, atau karam). Kapal selam buatan Jerman pada 1978 itu membawa 53 prajurit TNI AL.

Pada kesempatan sama, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksda (Purn) Soleman Ponto menilai kapal selam yang sulit dideteksi dan berada jauh di bawah permukaan air membuat sulit ditemukan ketika dinyatakan hilang.

Baca juga: Panglima TNI: Penemuan Komponen Bukti Autentik Nanggala Tenggelam

"Karena senyap tidak diketahui ketika dia (kapal selam) menghilang. Kesenyapan itu (semakin) susah nyarinya ada di mana," ujarnya. 

Menurut dia, ketika kapal mulai menyelam, tidak ada laporan lagi yang bakal disampaikan. Deteksi keberadaan posisi kapal juga dihilangkan. Laporan hanya disampaikan pada jam tertentu. Saat digunakan latihan, waktu untuk melaporkan posisi kapal juga harus disepakati.

"(Kapal selam) melaporkan diri lagi biasanya kalau di Angkatan Laut (AL) itu jam delapan pagi dan jam delapan malam dia laporan," pungkasnya. (OL-7)