Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani memastikan dirinya tidak akan bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
Andi mengaku sempat ditawari jabatan sebagai wakil menteri pada sesi perombakan kabinet Desember tahun lalu.
Namun tawaran tersebut tidak ia terima. Ia merasa lebih nyaman dengan posisinya sebagai presiden komisaris PTPP dan presiden KSPSI.
"Sekarang pun sama. Konsistensi saya tidak berubah. Saya sudah menetapkan hati untuk tetap berada di luar kabinet. Saya merasa lebih nyaman dan bisa menyampaikan apapun kepada presiden," ujar Andi seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/4).
Ia pun meyakini bahwa kepala negara sudah mengambil keputusan terbaik terkait siapa saja sosok yang akan bergabung di Kabinet Indonesia Maju.
Selain membahas perombakan kabinet, dalam pertemuan tersebut, Andi juga mengemukakan dua tuntutan terkait THR.
Yang pertama, ia mendesak pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas pengawas tunjangan hari raya (THR) yang beranggotakan pemerintah, pelaku usaha dan buruh.
Menurutnya, keterlibatan semua pihak di dalam satgas akan menciptakan keseimbangan yang bisa mendorong seluruh perusahaan memberikan THR secara utuh, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Yang kedua, ia meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak THR karyawan secara utuh.
Pasalnya, masih ada perusahaan-perusahaan yang hingga saat ini belum melunasi THR 2020.
"Ada yang sampai sekarang masih menyicil. Harus ada ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kalau ada perusahaan yang tidak melakukan kewajiban dengan baik," tandasnya.
Wacana perombakan kabinet kembali mengemuka kala Presiden Joko Widodo akan mengubah nomenkltur kementerian. Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan disebut-sebut akan melebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Presiden Jokowi juga akan membentuk Kementerian Investasi. (OL-8)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 harus didasarkan pada kepatuhan PP 49/2025 serta semangat buruh, dan dunia usaha
(KSPI) bersama Partai Buruh mengatakan ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta menolak ump 2026 dan revisi jadi Rp 5,8 juta
KSPI dan Partai Buruh mengatakan puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran selama dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, menolak UMP 2026
KSPI menjelaskan alasan pihaknya menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebut adanya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bisa menyelematkan ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved